Yusril Sebut Demi Kepentingan Bangsa, Presiden Tidak Memiliki Kewajiban Cuti


Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  tidak memiliki kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye saat menjadi calon presiden petahana.  Hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebagai ahli hukum Tata Negara, Yusril menegaskan bahwa pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam bab yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti,” tambahnya,” tegas Yusril dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/9).

Menurut Yusril, beleid dalam UU No 7 tahun 2017 yang tidak mewajibkan capres petahana untuk cuti sudah benar dari kaca mata hukum tata negara. Jika presiden diwajibkan cuti atau mundur, justru akan berdampak buruk pada stabilitas politik.

Artinya, aturan itu dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berlaku sejak 16 Agustus 2017. Karena itu, Yusril, menegaskan tidak adanya ketentuan presiden dan wakil presiden pejawat untuk berhenti atau cuti merupakan aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tata negara.

“Sebab, jika diatur demikian akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini,” ungkap Yusril.

Yusril pun mencontohkan, jika capres pejawat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka presiden wajib digantikan oleh wakil presiden sampai akhir masa jabatannya. Untuk itu, perlu Sidang Istimewa MPR untuk melantik wapres menjadi presiden.

“Bagaimana jika wapres sama-sama menjadi pejawat bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai capres, maka keduanya harus berhenti secara bersamaan,” kata Yusril.

Kalau ini terjadi, maka menhan, mendagri, dan menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari, triumvirat wajib mempersiapkan SI MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

“Kalau hal seperti di atas terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini,” kata dia.

Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi.

Ia menyebut seumpama jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya. “Siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya,” kata Yusril.

Karena itu, Yusril berpendapat presiden yang juga menjadi pejawat, baik Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara tidak perlu berhenti atau cuti.

Yusril menambahkan meme yang mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku lagi itu sebagai informasi menyesatkan.

“Sangat berbahaya, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang.”

[DeWemcf]

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS