Waspada Pembohongan Publik! Program Anies Rumah DP Rp.0 Langgar Aturan Dan Bukan Pro Rakyat Miskin


 Jakarta – Program Gubernur DKI Jakarta Anies Basweden menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan.
Banyak yang menganggap program tersebut sebagai suatu gagasan yang irasional karena jika dihitung dengan cermat, rumah tersebut tergolong mahal dan tidak diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Tambah lagi, kebijakan Anies tersebut, sesuai Permendagri, tidak bisa diterapkan dalam APBD karena merupakan program multiyears.
Nyatanya, kebijakan Anies tersebut adalah suatu bentuk pembohongan kepada publik.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik realisasi Rumah DP 0 Rupiah. Ia menilai harga jual yang dipatok terlampau tinggi. Alhasil, hanya masyarakat berpenghasilan menengah yang bisa mengaksesnya.

“Sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Prasetio saat dihubungi, Jumat (19/1/2018). Prasetio menilai, rusun DP 0 itu diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah, bukan masyarakat miskin Jakarta. Skema cicilan pembayaran rusun DP 0 Rupiah sendiri Rp 1,5 juta-2,6 juta.

“Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 Rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah,” katanya.

Selain itu, Pras menyebut rencana Anies menanggung bunga KPR 5 persen lewat APBD sudah melanggar peraturan. “Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya. Itu melanggar Permendagri,” ia berujar.

Ia merujuk Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 54A ayat (6) Permendagri itu disebut penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. “Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun,” ujar Prasetio.

Senada dengan Prasetio, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahadiansyah juga mencatat 3 cacat dalam program DP nol rupiah tersebut.

Menurut Trubus, program rumah DP nol rupiah semestinya memiliki payung hukum berupa Perda maupun Pergub.

“Idealnya sebelum program ini dilaksanakan perlu dibuat aturan hukum terlebih dahulu, misalnya yang menyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan, skema pembayaran, maupun pembiayaannya yang berasal dari APBD DKI Jakarta,” kata Trubus, Kamis (18/1/2018).

Apalagi hal itu juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (peraturan).

“Artinya Pemprov DKI Jakarta harus membuat aturan tersendiri mengenai Rumah Susun DP Nol rupiah,” kata Trubus.

Sementara itu, Trubus juga mengingatkan upah minimum regional (UMR) untuk DKI Jakarta hanya sebesar 3,6 juta per bulan, sehingga, andaikan bunga 7 persen, untuk dapat Rusunami petak seluas 21 meter persegi dengan harga Rp 187 juta, seseorang yang bergaji Rp 7 juta harus mencicil 15 tahun dengan angsuran bulanan sekitar Rp 2,1 juta.

Apabila dicicil dengan tenor 10 tahun, maka harus membayar sebulan Rp 2,6 juta. Tetapi kalau Rusunami seharga Rp 320 juta tipe 36 cicilan untuk tenor 15 tahun menjadi Rp 3,64 juta.

“Dengan demikian apakah dengan UMR Rp 3,6 juta per bulan, seseorang mampu untuk membeli rusun tersebut, meski dp nol persen?” kata Trubus.

Dengan demikian, kebijakan Rusun DP nol rupiah cenderung membohongi publik. Sebab pada akhirnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit membelinya meskipun dengan cicilan ringan dan bunga rendah.

Andaikan masyarakat mengalami kegagalan membayar cicilan atau macet, siapakah yang akan menanggung?

“Kebijakan ini nampaknya hanya sekedar pencitraan untuk memenuhi janji politik. Dan dilakukan tanpa perencanaan, formulasi yang matang, serta cenderung dipaksakan,” ujar Trubus.

Akibatnya nanti masyarakat juga akan dirugikan. Apalagi masa Jabatan Gubernur hanya 5 tahun. “Apakah ketika gubernur berganti menjamin tidak akan mengganti kebijakan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, ketika pejabat berganti maka kebijakan juga akan berganti,” ucap Trubus.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS