UU KPK Tetap Berlaku Meskipun Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi


JAKARTA – Revisi UU KPK tetap sah berlaku, meskipun tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemberlakuan UU KPK tanpa tanda tangan Presiden sesuai dengan aturan dalam UUD 1945 pasal 20 ayat 5 dan UU No, 12/2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundangan.

Anggota DPR, Arsul Sani menyebut, Presiden Jokowi tidak menandatangani revisi UU KPK.

“Soal UU KPK hasil revisi, kabar yang saya dengar Presiden tidak menandatangani UU tersebut. Namun, saya belum mengkonfirmasikan kepada Plt Menkum HAM,” kata mantan anggota Panja Revisi UU KPK, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Namun, lanjut Arsul, hal itu tidak masalah. Sebab, diteken atau tidak UU KPK baru itu tetap berlaku efektif.

“Otomatis berlaku dan sah secara hukum,” tuturnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, yaitu: Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-

Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana mengatakan, Kemenkumham resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU No. 19/2019 tentang Perubahan UU KPK.

KPK pun telah menerima informasi tentang nomor baru UU tersebut. Meski demikian, KPK belum menerima dokumen UU versi revisi itu. (ren/mcf)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS