Upaya Pemerintah Mencegah Defisit Anggaran Akibat Pandemi Covid-19


JAKARTA, TERJITU – Permasalahan dalam sektor kesehatan dan risiko ekonomi sebenarnya bisa ditanggulangi dengan beberapa kebijakan. Kebijakan ini perlu muncul baik dalam bentuk instrumen ekonomi maupun reformasi dalam penanganan pandemi. Perlu ditekankan bahwa kedua hal ini memiliki hubungan resiprokal yang erat. Instrumen ekonomi yang ada perlu mendukung langkah penanganan pandemi. Sebagai gantinya, penanganan pandemi hanya akan berjalan efektif jika ditopang dukungan ekonomi yang kuat. Konsekuensinya, keduanya penting untuk digerakkan secara bersamaan dan bersifat saling menguatkan. Saat ini pemerintah perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan Covid-19 terjadi saat ini.

Salah satu upaya pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam perppu tersebut, pemerintah menetapkan batasan defisit anggaran negara dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestic Bruto (PBD), paling lama sampai Tahun Anggaran 2022. Terdapat beberapa sumber yang digunakan untuk anggaran penanganan Covid-19. Diantaranya adalah dari Sisa Anggaran Lebih (SAL); dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertent; dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU); dan dana yang berasal dari pengurangan pernyetaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara untuk kebijakan di keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan beberapa wewenang. Diantaranya adalah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dana, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa pemerintah memberikan kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Seperti pengajuan keberatan yang jatuh tempo dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Disisi lain, beberapa langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak yang terjadi, antara lain bidang kesehatan, pemerintah sudah memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan RS darurat hingga mengupayakan RS rujukan untuk pasien Covid-19. Pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi. Selain itu, ada juga jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Demikian semoga bermanfaat.

You may also like

DON'T MISS