Upaya Pembangunan Manusia Indonesia Di Era Jokowi-JK Buahkan Keberhasilan


Jakarta – Berdasarkan data BPS dalam Laporan 4 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan.

Untuk bidang pendidikan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.126,31 Triliun dan  mengalami peningkatan hingga menjadi Rp.162,56 Triliun pada 2018. Sementara anggaran di bidang kesehatan yang pada 2014 sebesar Rp.49,38 T di 2018 naik mencapai Rp.65.01 T. Untuk bidang perlindungan sosial di tahun 2014 sebesar Rp.120,34 T pada 2018 naik juga menjadi Rp.162,56 T.

Upaya pemerintah merevitalisasi pendidikan vokasi saat ini sudah membuahkan hasil. Perbaikan kualitas pendidikan vokasi Indonesia bahkan diakui dunia internasional dan industri. Peringkat pelatihan vokasi Indoneisa dalam Global Talent Competiveness Index makin meningkat, dari peringkat 97 pada tahun 2015, peringkat 65 pada 2016 dan pada tahun 2017 naik lagi menduduki peringkat 58.

Balai Latihan Kerja (BLK) berkualifikasi baik pada 2018 berumlah 102, sementarapada tahun 2015 hanya berjumlah 69 balai. Selain itu, jumlah SDM industri kompeten dan bersertifikat yang terserap di dunia kerja pada tahun 2015 sebanyak 22.478 orang meningkat tajam pada 2018 menjadi 55.300 orang.

Pemerintah juga terus menerus berupaya meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Penerima Program Keluarga Harapan atau PKH terus meningkat dari 3,51juta rumah tangga pada tahun 2015 menjadi 9.877 pada 2018. Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mencapai 9,8 juta keluarga dari target 10 juta. KKS merupakan sarana untuk menyalurkan bansos dan subsidi pemerintah dimana memiliki fungsi ganda, yakni sebagai tabungan dan dompet (e-wallet).

Untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) capai 92,2 juta orang penerima dari target 92,4 juta orang. Sedangkan jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) capai 13,2 juta siswa. Sementara itu, penerima KIS yang dibebaskan dari iuran sebanyak 92.244.075 orang hingga bulan Oktober 2018. Disisi lain, Peserta JKN terus meningkat dari 156,79 juta jiwa pada 2015 menjadi 203,28 juta jiwa pada Oktober 2018.

Sertifikasi profesi guru di era pemerintahan Jokowi mengalami peningkatan dari 1.642 orang di tahun 2015 menjadi 1,726 orang di tahun 2017. Jumlah guru garis depan 9.161 orang, sementara guru keahlian ganda sebanyak 4.584 orang.

Pemerintahan Jokowi-JK, pada tahun 2018, mulai menitik beratkan perhatiannya bukan hanya di sektor infrastruktrur saja tapi juga kepada pembangunan manusia Indonesia. Alokasi anggaran pun terus digenjot. Meskipun perekonomian global masih mengalami ketidakpastian, namun ekonomi Indonesia masih berdiri kokoh. Pengelolaan keuanganpun dilakukan dengan hati-hati.

Dengan demikian, kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan,kesehatan dan kesejahteraan sosial mampu dilaksanakan oleh pemerintah degan baik. (er/mcf)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS