Transparansi Dan Akuntabilitas Program Kartu Prakerja Terjaga Baik


JAKARTA, TERJITU – Pelaksanaan program kartu prakerja menuai kritik dari berbagai kalangan termasuk para ekonom. Banyak yang menilai, pelaksanaan program prakerja tidak transparan. Salah satunya terkait tudingan terhadap pemerintah yang dinilai belum secara terbuka dalam menjalankan program prakerja. Mereka juga menilai jika program tersebut tidak transparan kepada publik, maka kedepannya tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bergesekan dengan hukum yang ada. Oleh karena pemerintah dituntut untuk bisa dan mampu membuktikan akuntabilitas program kartu prakerja berjalan dengan baik, dengan cara melibatkan pihak ketiga, khususnya proses yang dilakukan dalam pemilihan mitra pemerintah.

Kritikan lainnya terhadap program pra kerja adalah semua yang terdampak covid-19 belum bisa mendapat bantuan perlindungan sosial (bansos) dari pemerintah. Dijelaskan bahwa dari semua bansos yang disediakan pemerintah belum mengakomodasi semua masyarakat yang terdampak COVID-19, baik yang bekerja di sektor formal dan informal. Selama ini Kartu Pra Kerja cukup disorot, kalau seandainya bantuan pemerintah sudah begitu lancar, begitu cepat, dan mengena semua yang membutuhkan, maka tidak ada persoalan pada Kartu Pra Kerja.

Sementara itu dari pihak pemerintah menampik adanya praktek kecurangan dalam pemilihan digital platform/ pemilihan mitra pemerintah. Saat ini pemerintah justru memberikan seluas-luasnya pilihan kepada target 5,6 juta peserta prakerja untuk bebas memilih pelatihan mana yang diinginkan. Yang kemudian beragam pelatihan itu bisa dilihat secara rinci di dalam digital platofm. Dana sebesar Rp3,5 juta dikucurkan ke akun masing-masing peserta dan dibelanjakan untuk keperluan pelatihan. Uang APBN perginya ke penerima manfaat seperti KJP, BPNT, atau PKH di mana tidak perlu ada pengadaan barang dan jasa di e-warung karena masyarakat bebas beli barang yang mereka inginkan. Atau dengan kata lain bahwa sampai saat ini transparansi dan akuntabilitas program kartu prakerja masih jerjaga dengan baik.

Disisi lain, akuntabilitas itu penting untuk menjaga kebijakan ini berjalan dengan semestinya. Membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat situasi darurat. Selebihnya kebijakan ini diinginkan tepat sasaran, serta diisi dengan ragam pelatihan yang memang sesuai dengan peruntukan. Artinya ketika seseorang telah menamatkan studi pelatihan yang dijalankan dalam program tersebut maka dirinya benar-benar mendapat ilmu yang sesuai kondisi kekinian. Bukan malahan mendapatkan pengetahuan yang justru percuma ketika diterapkan di tengah masyarakat. Memikirkan pelatihan yang tepat untuk era digital seperti dewasa ini adalah keharusan. Terlebih kebutuhan pasar juga cenderung serba elektronik sehingga harus dipertimbangkan untuk memperkuat kualitas program yang dijalankan. Kondisi ini jugalah yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program kartu prakerja. Demikian semoga bermanfaat.

You may also like

DON'T MISS