Tak Dukung PDIP di Pilgub Sumut, Faizal Assegaf Nilai Golkar Galau


Inisiator Presidium Alumni 212, Faizal Assegaf

JAKARTA – Ketua Progres 98, Faizal Assegaf lagi-lagi mengeluarkan pernyataan provokatif. Ia menyebut, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setya Novanto berseberangan dengan Joko Widodo dan PDIP di ajang Pilkada 2018.

Faizal yang kerap mempublikasikan artikel opini ini mendiskreditkan pemerintah dengan langkah Golkar di Pilkada. Dalam tulisannya berjudul “Rasain, Ketum Golkar Pilihan Istana Khianati Jokowi dan PDIP!” di pepnews.com, Faizal mengatakan Airlangga sebagai Ketum Golkar yang diusung Istana menusuk Jokowi dan PDIP dengan bermanuver mendukung Letjen Edy Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara. Sebab dari PDIP, di Pilgub Sumut menjagokan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.

Faizal menyebut, aksi Golkar itu membuat Jokowi dan PDIP makin terpuruk. Terlebih Edy Rahmayadi didukung oleh partai oposisi yaitu Gerindra, PAN, dan PKS.

Opini Faizal tersebut sangat tendensius. Sebab, dalam dunia politik, manufer dari setiap partai politik merupakan keniscayaan yang terjadi. Politik bersifat dinamis. Jika Golkar harus berseberangan dengan PDIP di Pilkada, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Karena hal itu normal terjadi.

Faizal yang kerap melontarkan tudingan tanpa kejelasan fakta ini harus berhati-hati. Sebab, dari pernyataannya tersebut, bisa saja menjadi alat yang bisa menjatuhkan dirinya. Dengan UU ITE, ujaran kebencian yang dilemparkan Faizal dapat menyeretnya dalam proses hukum.

Berikut tulisan lengkap Faizal:

Pelan dan lembut, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akhirnya memilih berseberangan dengan kepentingan politik Jokowi dan PDIP di Pilkada 2018.

Airlangga yang naik pamor, menduduki kursi panas Golkar atas restu Istana, ternyata berbelok dan menyusun kekuatan. Langkah politik itu dinilai licik dan menusuk dari belakang.

Sebagai Ketum Golkar dan sekaligus anggota kabinet Jokowi, Airlangga bertindak nekat mendukung Letjen Edy Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara.

Keputusan mendadak itu membuat Jokowi dan PDIP kian terpuruk dan galau menghadapi Edy yang didukung oleh partai oposisi (PAN, Gerindra dan PKS).

Lantas untuk apa Istana bersusah payah menjadikan Airlangga sebagai Ketum Golkar, bila hasilnya berujuang pengkhianatan? Deal politik yang telah dibangun menjadi sia-sia.

Sah saja di arena Pilkada, koalisi lintas partai berlangsung dinamis dan bebas untuk mengusung figur manapun. Tidak ada aturan dan kesepakatan politik yang membatasi.

Tetapi, secara etika dan kepentingan konsolidasi jelang Pilpres 2019, sikap Golkar menyeberang ke kubu oposisi untuk mengusung Edy Rahmayadi adalah fatal.

Dari sisi kalkulasi politik, tindakan Golkar jelas berakibat merugikan Jokowi dan PDIP. Sebab bila Edy meraih kemenangan, sudah pasti memberi energi politik bagi kubu oposisi (PAN, PKS dan Gerindra).

Hal serupa juga terjadi di Pilkada Maluku, di mana Golkar memilih mengusung petahana untuk berhadapan dengan figur yang didukung oleh PDIP.

Sikap Golkar yang kontra dengan kepentingan Jokowi dan PDIP dapat ditafsikan sebagai bentuk perlawanan. Airlangga tampaknya, dengan jeli memanfaatkan situasi itu sebagai pemanasan untuk lepas dari ikatan koalisi.

Apalagi bila para calon cagub yang diusung oposisi menang, maka semakin menggoda partai beringin berbalik arah berhadapan dengan Jokowi di Pilpres 2019.

Terlebih Airlangga menyadari bahwa Jokowi tidak akan memungutnya sebagai cawapres. Maka kini saat yang tepat untuk pelan-pelan mundur dari koalisi.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS