Warning: session_start(): open(/tmp/sess_is5q7kcmd925e2g2tblnkq90u2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bacaaajz/terjitu.com/wp-content/themes/boombox/includes/rate-and-vote-restrictions/vote/class-boombox-vote-restriction.php on line 193

Warning: session_write_close(): open(/tmp/sess_is5q7kcmd925e2g2tblnkq90u2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bacaaajz/terjitu.com/wp-content/themes/boombox/includes/rate-and-vote-restrictions/vote/class-boombox-vote-restriction.php on line 196

Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in /home/bacaaajz/terjitu.com/wp-content/themes/boombox/includes/rate-and-vote-restrictions/vote/class-boombox-vote-restriction.php on line 196
Tak Ada UU Penyadapan, Guru Besar Hukum Pidana Pertanyakan KPK – Terjitu

Tak Ada UU Penyadapan, Guru Besar Hukum Pidana Pertanyakan KPK


JAKARTA – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki alat sadap komunikasi buatan Israel. Keunggulan alat tersebut bisa mengirimkan pesan pada target meski lawan bicara target tidak sedang dalam keadaan aktif.

Hal itu dikatakan Romli usai diskusi publik yang digelar KNPI Bandung, Senin (14/10).

“Betul, percaya sama saya. Bilang saja kata Romli. Misal HP kamu hidup, hp dia (lawan bicara) mati (tidak aktif), tiba-tiba dia (lawan bicara) bisa mengirimkan WA (pesan whatsApp), ketika ditanya, kamu kirim WA?, ga jawab kamu. Lalu (KPK) bilang ini buktinya, kamu terima uang berapa?” kata Romli mencontohkan keunggulan alat penyadapan yang dimiliki KPK.

Romli melanjutkan, BPK sempat mengaudit hasil penyadapan KPK pada 2009. Hasilnya, temuan BPK menyebut penyadapan KPK unlawfull interception.

“Artinya, intersepsi (penyadapan) KPK melanggar hukum. Dulu Menkominfo sempat mengeluarkan peraturan namun belakangan peraturan itu diputus MK untuk dibatalkan, bahwa penyadapan KPK harus diatur secara undang-undang tersendiri. Tapi sampai sekarang, KPK tidak mengajukan undang-undang penyadapan,” ujar dia

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS