Staf Presiden: Pemerintah Komitmen Jaga Kedaulatan RI di Natuna


JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan menilai Indonesia dan Cina sama-sama memiliki klaim tentang perairan Natuna. Deputi Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, perbedaan pandangan ini akan terus terjadi selama Cina tidak mengakui dasar hukum yang dimiliki Indonesia atas Natuna.

“Sepanjang Indonesia dan Cina tidak pernah satu ukuran, untuk melihat klaim itu tidak akan bertemu, dan itu wajar saja. Terpenting, bagaimana kita amankan wilayah kita, bagaimana kita lindungi nelayan kita,” kata Dani, panggilan akrab Jaleswari, di Kantor Staf Presiden, Senin (13/1).

Pandangan bahwa Cina dan Indonesia memiliki tumpang-tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara sebelumnya tak pernah diakui Pemerintah Indonesia. Pemerintah Cina juga tak pernah secara terbuka mengakui koordinat wilayah yang mereka klaim di wilayah itu.

Dani menyampaikan, selama ini Indonesia memiliki dasar terkait kedaulatan di Natuna, yakni Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang mengatur tentang hak kedaulatan di atas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sementara, Cina masih bersandar pada klaimnya di atas Laut Cina Selatan berlandaskan garis imajiner sembilan garis putus-putus alias “Nine-Dash Line” yang melingkupi hampir seantero Laut Cina Selatan.

Perbedaan pandangan yang akan terus terjadi inilah, menurut Dani, yang membuat potensi pelanggaran kapal-kapal Cina di atas ZEE Natuna akan terus terjadi. “Saya rasa kejadian itu selalu berulang setiap tahun tiap saat karena kita ada perbedaan klaim itu. Cina merasa bahwa itu wilayahnya, kita merasa itu adalah wilayah kita yang diakui UNCLOS 1982,” ujar Dani.

Namun, Dani meminta publik untuk tidak khawatir terkait hal ini. Pemerintah Indonesia bersama TNI, ujar dia, terus berupaya menjaga kedaulatan RI. Hal yang penting pula, ujar Dani, adalah menjaga kehadiran negara di Natuna, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana.

“Soal kedaulatan, kita tak pernah bernegosiasi. Dan itu saya rasa yang terpenting dari apa yang terjadi di Natuna hari ini,” katanya.

Sebelumnya, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono mengerahkan tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengusir kapal ikan asing yang masih berada di perairan Natuna. Ia menegaskan, kapal-kapal asing yang tetap bertahan di wilayah tersebut akan ditangkap dan diproses hukum.

Tiga KRI yang dikerahkan yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman-Harun (USH) 359, dan KRI Jhon Lie 358. Ketiganya melaksanakan konvoi untuk melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal ikan asing yang masih berada di wilayah perairan laut Natuna hingga keluar dari ZEE Indonesia. Pengusiran atas puluhan kapal nelayan Cina yang dikawal kapal Penjaga Pantai Cina itu adalah yang kesekian kalinya terjadi dalam sebulan belakangan.

Yudo Morgono mengatakan, hingga kemarin siang tak ada lagi kapal-kapal asing di ZEE Indonesia. “Hasil dari patroli udara Boeing 737 jam 10.00 (WIB) sampai dengan 11.30 (WIB), terdeteksi kapal-kapal ikan beserta Coast Guard Cina sudah kelur garis batas ZEE Indonesia ke arah utara jarak 89 newton meter,” kata Yudo kepada Republika, Senin (13/1).


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

DON'T MISS