Soal RUU Omnibus Law, Rocky Gerung Tak Apple to Apple Bandingkan dengan Era SBY


JAKARTA – Pernyataan Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung yang membantah argumentasi pemerintah terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) tidak pada tempatnya.

Rocky menilai pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan tanpa RUU Ciptaker. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu menembus angka 6 persen tanpa instrumen RUU Ciptaker.

“Zaman SBY pertumbuhan 6 persen tanpa Omnibus Law, jadi jalan pikirannya ngaco,” kata Rocky di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Rocky juga menyebut alih-alih menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, Omnibus Law hanya akan melayani para investor dan berpotensi merusak lingkungan. Hal ini berkaca dari penolakan dari kelompok buruh dan aktivis lingkungan.

“Kalau saya bikin sinopsis dari tiap RUU ini isinya cuma dua hal, isinya adalah manjakan investor,” kata Rocky.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi era Presiden SBY beberapa kali menembus angka 6 persen. Pada 2010, atau periode kedua Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 6, 81 persen; 6,44 (2011); 6,19 persen (2012); 5,56 persen (2013).

Sementara trend pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun pada selama pemerintahan Joko Widodo. Pada 2014 BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,02 persen, kemudian melorot 4,79 persen (2015); 5,02 persen (2016); 5,07 persen (2017); 5,17 persen (2018); dan 5,02 persen (2019).

Dari fakta ini, pernyataan Rocky diucapkan tanpa melihat kondisi dan situasi perekonomian saat ini yang berbeda dengan masa pemerintahan SBY. Kondisi saat ini memiliki prediksi ekonomi lesu, defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Salah satu tujuan perancangan Omnibus Law adalah menggenjot investasi, mengurangi impor dan mengakselerasi ekspor. Omnibus Law menawarkan berbagai kemudahan bagi dunia usaha.

Selain itu, setiap pemerintahan memiliki kebijakan tersendiri dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Pada pemerintahan SBY 2009-2014, terdapat kebijakan bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Kemudian pada 2014-2019, pemerintahan Joko Widodo menggunakan ‘maskot’ Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), serta yang terbaru, pemerintahan 2019-2024 melalui Omnibus Law. Kebijakan MP3EI yang diterapkan era SBY jauh dari target pencapaian. Sejak 27 Mei 2011 hingga kuartal I-2014, total realisasi proyek MP3EI adalah Rp 838,9 triliun terdiri dari infrastruktur Rp 397,7 triliun dan sektor riil Rp 441,2 triliun. Dimana harusnya targetnya Rp. 4.000 triliun.

Fokus kebijakan pembangunan era Jokowi juga berbeda dengan era SBY. Pemerintahan SBY saat itu ingin membangun pusat-pusat ekonomi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2025, sementara prioritas pembangunan Jokowi-JK (di pemerintahan sebelumnya) lebih jangka pendek. Pemerintah saat itu dan mungkin sampai sekarang melihat masalah utama di perekonomian Indonesia adalah defisit transaksi berjalan.

Oleh karena itu, Jokowi-JK ingin memerangi defisit transaksi berjalan dengan mengundang investasi di sektor riil, terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Maksud dan tujuan Omnibus Law hampir sama seperti PKE yaitu mendatangkan investasi demi menghapus defisit transaksi berjalan.

You may also like

DON'T MISS