Soal Obor Rakyat Reborn, Aparat Diminta Tidak Ragu Tindak Tegas Pelaku Penyebar Hoaks


Jakarta – Kemunculan kembali tabloid ‘penyebar hoaks dan fitnah’ Obor Rakyat dipertanyakan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Aparat penegak hukum diminta agar tegas dalam menindak para penyebar hoax dan fitnah.

Anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Achmad Baidowi mempertanyakan apakah tabloid Obor Rakyat Reborn sudah memenuhi syarat UU Pers dan layak disebut produk pers. Pada tahun 2014 dua pimpinan Obor Rakyat, Darmawan Sepriyosa dan Setyardi Budiono pun sempat mendekam dalam penjara selama 8 bulan karena tabloid tersebut menyebarkan konten yang sarat fitnah.

“Mengingat lima tahun lalu sudah membuat hoax dan menyebabkan penyebaran fitnah serta konten mengarah ke provokasi,” tutur Awiek.

Awiek kemudian mengomentari pembatalan cuti bersyarat terhadap Setiyardi. Ditjen Pas Kemenkum HAM mencabut cuti bersyarat Setiyardi karena dianggap membuat aktivitas yang meresahkan. Kemenkum HAM punya kewenangan membatalkan cuti bersyarat Setiyardi jika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi.

“Kemenkum HAM memiliki kewenangan sendiri untuk memutuskan apakah jaminan tersebut terpenuhi tidak bagi seorang napi yang menjalani cuti bersyarat. Maka, penerbitan ‘Obor Rakyat Reborn’ bisa masuk kategori mengulangi perbuatan dan dikhawatirkan memantik keresahan baru, sehingga menyebabkan Kemenkum HAM mencabut izin cuti bersyarat yang ditetapkan,” imbuh Awiek.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto meminta, aparat penegak hukum melipat gandakan hukuman kepada pihak yang ada di belakang Obor Rakyat. Hal ini dilakukan apabila masih belum jera usai menjalani hukuman.

“Kalau fitnah, sudah di penjara pengedarnya, desainernya pada tahun 2014 lalu masih belum kapok-kapok ya harus ditegakkan lagi hukum yang lebih berat,” ujar Hasto di sela Safari Kebangsaan X di Banda Aceh, Jumat (8/3).

Hasto pun berharap berharap agar pihak Kepolisian tak ragu untuk turut mengawasi pergerakan Obor Rakyat agar fitnah tak muncul kembali di pilpres 2019.

“Berbagai fitnah harus di stop. Dan aparat penegak hukum tidak perlu ragu-ragu menertibkan hal tersebut,” jelas Sekjen PDIP itu.

Dewan Pers meminta agar ‘Obor Rakyat Reborn’ diverifikasi dan terdaftar terlebih dahulu sebelum diluncurkan ulang.

“Kalau teman-teman itu ingin mengelola produk jurnalistik, taati dulu prosesnya, badan hukumnya, minta diverifikasi dulu Dewan Pers, ikut uji kompetensi, dan seterusnya. Kalau sudah memenuhi, nah coba taat kepada kode etik jurnalistik, isinya jangan provokatif dan seterusnya,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Ren/MCF))

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS