Setuju Perpres TKA, Ketua KRPI: Masalah Tenaga Asing Tak Bisa Dilihat Parsial


JAKARTA – Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) setuju dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing atau Perpres TKA. Menurut Ketua Umum KRPI Rieke Dyah Pitaloka, persoalan terkait tenaga kerja asing ini tidak bisa dilihat parsial.

Rieke mengingatkan Indonesia banyak mengirim pekerja migran ke Timur Tengah dan negara Asia seperti China. Persoalan TKA dinilai Rieke harus terdapat blueprint.

“Harus kami katakan harus ada blueprint menjadi negara industri yang jelas seperti apa, kalau tidak punya blueprint kita juga tidak mungkin menghalau bagaimana,” kata Rieke di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4).

Rieke menambahkan, persoalan tenaga kerja asing ini butuh diluruskan dari hulu. Pemerintah harus membuat roadmap untuk perindustrian. Rieke menyebutkan, pemerintah untuk membentuk Badan Riset Nasional untuk memecahkan masalah tenaga kerja dari hulu di luar Perpres TKA.

“Termasuk persoalan tenaga asing iya, tetapi jangan kemudian itu membuat kita kaum pekerja menafikan kaum pekerja lainnya, jadi kita fair aja yang harus diperbaiki harus diperbaiki dari hulu,” jelasnya.

Sementara, pengurus KRPI yang juga Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saeful Tavip menegaskan, Perpres TKA tersebut menguatkan fungsi pengawasan terhadap persoalan tenaga kerja asing. Dengan adanya aturan baru tersebut, maka akan memperkecil tenaga kerja kasar masuk ke Indonesia.

“Perpres ini sebenarnya ingin mengatur lebih tegas dan lebih jelas, ingin mengawasi lebih jelas lagi tentang bagaimana penggunaan tenaga kerja asing supaya tidak semberangan jenis pekerjaan dimasuki tenaga kerja asing, apalagi tenaga kerja asing kasar,” ucapnya.

Menurutnya, isu tenaga kerja China membanjiri Indonesia sebagai hoaks. Menurutnya, ebelum adanya Perpres tersebut pun tenaga kerja asing sudah banyak masuk.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum KRPI Rieke Dyah Pitaloka mengatakan akan menggelar karnaval budaya dari Patung Kuda Monas sampai Istana Negara. Rieke mengatakan akan menyuarakan aspirasi serikat buruh dalam karnaval tersebut dan diakhiri pendeklarasian maklumat di depan Istana.

“Yang perlu disuarakan terus menerus untuk perbaikan Indonesia ke depan secara komprehensif,” ujar Rieke.

Dia menyebutkan maklumat tersebut berisi lima butir mandat untuk Presiden Jokowi. Maklumat tersebut dinamakan Panca Maklumat Rakyat Pekerja.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS