Seskab Tegaskan Presiden Netral dan Tak Dukung Kandidat di Pilkada


JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tegaskan Presiden Joko Widodo netral dalam Pilkada serentak 2018. Pramono membantah kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur.

“Saya bertiga dengan Presiden dan Mensesneg ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan salah satu ketua umum partai yang mengatakan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menugaskan kepada Ketum Partai Golkar untuk memenangkan Ibu Khofifah. Itu sama sekali tidak benar,” kata Pramono di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).

Sebelumnya, dalam kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur di Probolinggo pada Sabtu (23/6), Ketum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk memenangkan Khofifah-Emil Dardak.

Airlangga mengklaim, arahan Presiden Jokowi karena sejumlah alasan. Diantaranya, Khofifah dahulu yang membantu Presiden Jokowi saat pencalonan dalam pemilihan presiden (pilpres). Khofifah juga membantu Presiden sebagai menteri sosial sehingga soal kedekatan antara Khofifah dan Presiden Jokowi tak perlu diragukan lagi, demikian disampaikan oleh Airlangga.

“Tidak pernah ada penugasan oleh Presiden kepada siapa pun karena Presiden harus netral. Sekali lagi, Presiden harus netral,” tegas Pramono.

Ia menambahkan, secara pribadi Persiden Jokowi punya kedekatan dengan keluarga Bung Karno, hal itu adalah kedekatan pribadi. Pramono menegaskan tidak pernah ada instruksi dari Presiden untuk memenangkan satu calon tertentu di pilkada serentak.

“Dan pertemuan Presiden misalnya dengan Mbak Puti (Sukarno) dengan Mas Djarot (Saiful Hidayat) dan dengan Mas Ganjar (Pramono) adalah dalam kapasitas Presiden sebagai pribadi. Jadi, itu yang ingin kami sampaikan karena besok mau pilkada. Ini kan simpang siur seakan-akan ada penugasan dari Presiden untuk memenangkan calon tertentu, kami tegaskan tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai pernyataan politik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait Pilkada Jawa Timur mengarah pada upaya adu domba antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Pernyataan yang dimaksud adalah Airlangga mengatakan bahwa Jokowi mendukung Khofifah Indar Parawansa pada pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018.

Basarah juga mengkritik pernyataan Airlangga lainnya, yakni bahwa pilihan Jokowi dalam memilih cagub tidak harus atas dasar kesamaan partai. Ia mengatakan, pernyataan Airlangga yang mengatakan bahwa sikap Jokowi dalam mendukung cagub tidak harus didasarkan atas persamaan partai adalah pernyataan yang memanas-manasi perasaan Megawati.

“Apalagi Puti Guntur Soekarno adalah keponakan Bu Mega dan cucu pertama Bung Karno,” kata Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (26/6).

Basarah juga merespons pernyataan Airlangga yang mengatakan bahwa alasan Jokowi mendukung Khofifah karena dukungan pada pilpres 2014. Ia mengatakan, pernyataan itu seakan-akan menafikan keberadaan PDI Perjuangan sebagai partai utama pengusung Jokowi pada pilpres 2014.

“Harusnya, jika Airlangga Hartarto loyal pada Pak Jokowi, dia harus menjaga suasana kondusif dan menjaga kekompakan antar partai pendukung Jokowi, terutama dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tempat Pak Jokowi dibesarkan,” kata dia.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS