Selain Langgar Permendagri, Progam Rumah DP Rp.0 Tidak Bisa Untuk Rakyat Miskin


Jakarta – Kebijakan dan program Gubernur DKI Jakarta Anies Basweden kerap menuai berbagai kritikan dan kontra. Pasalnya, kebijakan-kebijakan tersebut selalu berbenturan dengan regulasi yang sudah ada sehingga hanya menambah permasalahan baru di Ibukota.

Selain wacana unutk kembali pengoperasikan becak sebagai salah satu moda transportasi di Jakarta, program rumah DP Rp.0 juga dinilai oleh berbagai kalangan sebagai kebijakan yang tidak masuk akal karena bukan merupakan program yang pro rakyat dan memajukan Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengkritik realisasi Rumah DP 0 Rupiah. Pasalnya,  harga jual yang dipatok terlampau tinggi sehingga hanya masyarakat berpenghasilan menengah yang bisa mengaksesnya.

“Sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Prasetio saat dihubungi, Jumat (19/1/2018).

Prasetio menjelaskan bahwa rumah DP 0 Rupiah mirip dengan program satu juta rumah Presiden Joko Widodo. Bedanya, lanjut politikus PDIP ini, harga jual rumah DP 0 Rupiah lebih tinggi. “Kalau lihat dari skemanya mirip sama program sejuta rumah Jokowi,” katanya.

Skema cicilan pembayaran rusun DP 0 Rupiah sendiri Rp 1,5 juta-2,6 juta. “Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 Rupiah itu bukan untuk masyarakat miskin, tapi kelas menengah,” katanya.
“Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 Rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kelas menengah,” katanya

Untuk diketahui, rusun DP 0 dengan tipe 36 dibanderol harga Rp 320 juta. Sedangkan tipe 21 seharga Rp 185 juta. Prasetio membandingkan dengan program rumah Jokowi.

“Sedangkan jual rumah (Jokowi) Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Cicilan yang harus dilunasi oleh masyarakat hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta per bulan,” ucapnya

Selain itu, Pras menyebut rencana Anies menanggung bunga KPR 5 persen lewat APBD sudah melanggar Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya. Itu melanggar Permendagri,” ia berujar.

“Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun,” ujar Prasetio.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS