Sarankan LHKPN Dihapus, Pengamat Nilai Fadli Zon Ngaco


JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon ternyata hanya membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baru satu kali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpendapat LHKPN dilaporkan hanya pada awal dan akhir masa jabatan.

“Kalau LHKPN itu menurut saya di awal masa jabatan dan di akhir masa jabatan. Jadi itu yang saya tahu,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.

Fadli mengatakan telah membuat LHKPN pada 2014 dan direvisi pada 2015. Lalu, bagaimana menurut data KPK?

Berdasarkan dari data laman acch.kpk.go.id, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya pernah sekali membuat laporan harta yakni pada 28 November 2014. Menurut data itu, Fadli memiliki 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota dengan nilai Rp 11,87 miliar.

Fadli juga tercatat memiliki alat transportasi berupa 6 unit mobil dan 4 unit motor senilai Rp 1,69 miliar. Sejumlah mobil mewah yang dia miliki bermerek Toyota Fortuner, Range Rover Evoque, Toyota Vellfire dan Toyota Camry. Ada juga motor sebanyak 4 unit bermerek Honda Beat, Honda, Suzuki Smash, dan Honda Karisma.

Selain itu, Fadli juga memiliki perkebunan palawija senilai Rp 1 miliar dan barang seni nan antik senilai Rp 6,5 miliar. Harta bendanya juga didominasi dalam bentuk surat berharga senilai Rp 6,4 miliar dan giro atau setara kas lainnya berjumlah Rp 7,7 miliar dan USD 53.300. Namun, Fadli juga punya hutang senilai Rp 5,4 miliar. Sehingga total hartanya berjumlah Rp 29,8 miliar dan USD 53.300.

Merujuk pada data itu, Fadli tergolong pejabat tak patuh LHKPN. Sebab, merujuk Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pelaporan harta kekayaan harus dilakukan setiap tahun sekali.

Sebelumnya, Fadli Zon sempat menyarankan LHKPN dihapuskan. Ia menyatakan, harta kekayaan sudah ada daftarnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Dia menyarankan satu basis data saja dan fokus diberikan kepada pajak dengan data yang benar.

Namun KPK menilai penghapusan LHKPN ini tak beralasan. KPK mendukung jika mengintegrasikan LHKPN dengan SPT Pajak. “Sehingga data SPT mengambil dari LHKPN, itu yang kami harapkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Sementara itu Pakar hukum pidana Abdul Fikchar Hadjar ikut angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Adapun, pernyataan Politikus Gerindra ini pun yaitu mempertanyakan dasar hukum dan meminta dihapusnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena sudah ada pelaporan pajak.

Fikchar mempertanyakan apa alasan Fadli meminta agar LHKPN dihapus. Padahal, berdasarkan undang undang 28/1999 sudah jelas diterangkan. Undang-undang itu mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sementara kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Fadli tidak mau mengisi LHKPN karena alasan itu (sudah lapor pajak) tidak masuk akal,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/3).

Dia menilai pajak itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan bersifat privat. Sementara LHKPN itu kewajiban bagi setiap penyelenggara. Padahal, Fadli merupakan salah satu penyelenggara negara yang menduduki jabatan penting sebagai wakil rakyat.

“Penyelenggara negara yang saya maksud level tertentu (minimal eselon 3, bahkan di kementrian keuangan seluruh eselon (1 hingga 5 plus fungsional) terkena kewajiban mengisi dan melaporkan LHKPN,” jelasnya.

“Dua duanya masih mengikat berdasarkan undang-undang,” imbuhnya.

Pakar hukum ini juga menambahkan, rasio LHKPN ialah sebagai bentuk kontrol terhadap kenaikan harta kekayaan pejabat maupun penyelenggara negara. Jadi, kata dia, jika seorang penyelenggara negara enggan melaporkan, maka terkesan tak ingin dikontrol pemerintah.

“Apa kekayaan itu wajar atau justru tak wajar, LHKPN ini akan menjadi dasar penuntutan terhadap penyelenggara negara yang korupsi,” imbuhnya.

“Kalo Fadli tidak mau mengisi LHKPN karena alasan pajak. Berarti penyelenggara negara yang tidak mau dikontrol,” tegasnya.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS