Rotasi Di TNI Merupakan Urusan Internal, Jangan Dikaitkan Dengan Presiden Jokowi


Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir sebagian kebijakan panglima terdahulu yang memutasi puluhan perwira tinggi. Kebijakan itu dinilai sesuai dan sebagai kebutuhan organisasi TNI di bawah kepemimpinan Hadi.

Hal tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra, namun tindakan Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan kewenangannya sebagai Panglima TNI.

Adanya kesimpulan Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) dan Pengamat militer Salim Said yang mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan petunjuk dari atasan Panglima TNI yakni Presiden Joko Widodo.

Menurut Salim, keputusan mendadak oleh Panglima TNI adalah tidak lazim. Salim mengaku sudah melakukan sejumlah komunikasi dengan beberapa perwira tinggi dan petinggi politik atas keputusan panglima TNI tersebut. Dia berpendapat jika pembatalan itu memiliki unsur politis.

Salim pun mengaitkannya dengan kasus pembatalan pensiun dini terhadap Pangkonstrad Edy Rahmayadi yang mendaftarkan diri sebagai gubernur.

Pernyataan Salim adalah bukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. Analisa dan kesimpulannya dalam bentuk opini merupakan dugaan sementara yang memiliki subjektifitas tinggi karena hanya berdasar pada omongan orang-orang disekitar dan tidak mendalami langsung kepada Panglima sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya.

Dianulirnya keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. Tidak ada satupun intervensi atau campur tangan oleh Presiden terhadap keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Seorang guru besar dan pengamat militer, seharusnya bisa lebih cerdas dan bijak dalam menganalisa dan menyatakan pendapatnya kepada publik. Tanpa data yang akurat akan menjadi bumerang bagi dirinya karena telah menuduh Presiden RI.

Sebagai Panglima TNI,  Marsekal Hadi Tjahjanto  memiliki kewenangan penuh dalam menganulir keputusan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menjelaskan alasannya menganulir rotasi jabatan 16 Pati. Dia menyebut langkah tersebut merupakan sebuah amanah sebagai panglima TNI untuk selalu mengavaluasi secara terus menerus sumber daya manusia TNI.  Selain itu menurut Marsekal Hadi, pengisian jabatan di TNI harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan profesionalitas.
Penganuliran rotasi jabatan adalah hal wajar dalam proses evaluasi dalam rangka menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Pengisian jabatan-jabatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, didasarkan pada profesionalitas dan manned system sehingga bukan berdasarkan pada like and dislike namun mengedepankan prinsip right man in the right place.
Urusan pergantian personil di TNI merupakan wilayah internal yang tidak semestinya dijadikan sebagai bahasan publik dengan mengaitkan pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, isu dan analisa adanya intervensi Presiden terhadap pembatalan Pati di TNI jelas merugikan presiden.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS