Ribut Pemberian Grasi Annas Maamun, PKS Harusnya Urus Kadernya untuk Tidak Korupsi


JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menebar provokasi terkait pemberian grasi Presiden Joko Widodo untuk mantan Gubernur Riau Annas Maamun. PKS menyebut grasi yang diberikan Jokowi tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Kalau kita runut ke dalam bagaimana pemerintahan Jokowi jilid II-Jilid I itu kemudian mengeluarkan grasi. Terus terang kami sangat menyayangkan. Karena itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi,” kata Anggota Fraksi PKS DPR RI Bukhori Yusuf dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Presiden Jokowi memberikan grasi selama satu tahun kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Dengan grasi itu, hukuman penjara Annas berkurang dari tujuh tahun menjadi enam tahun. Annas akan mengirup udara bebas pada 2020. Annas dipenjara karena terbukti korupsi dalam alih fungsi hutan di Riau.

Bukhori mengaku tidak bisa menerima alasan kemanusiaan, seperti faktor usia untuk memberikan grasi kepada Annas. Sebab, narapidana lanjut usia seperti Annas jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan data, dia mencatat ada 4.408 narapidana lansia yang hingga kini mendekam di dalam penjara dan tidak mendapat grasi dari Jokowi.

Bukhori menuturkan konsepsi pemerintah dalam rancangan UU KUHP yang telah disahkan memiliki semangat untuk mengurangi hukuman pidana pelaku korupsi. Dalam pasal 603, 604, dan 607 KUHP memiliki semangat mengurangi hukuman yang semula diatur dalam UU Tipikor.

“(UU Tipikor) pasal 2, 3, dan 11 yang itu hukumannya adalah empat tahun didiskon jadi dua tahun. Yang dendanya Rp100 juta menjadi Rp10 juta. Ini menunjukkan sesungguhnya komitmen pemberantasan korupsi bagi saya dalam pemerintahan Jokowi masih sangat dipertanyakan,” ujar Bukhori.

PKS seharusnya memahami grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang diberikan konstitusi. Grasi juga dapat diberikan dengan pertimbangan kemanusiaan. PKS seharusnya membantu Pemerintah memberantas korupsi melalui pembinaan kader dan mengkampanyekan anti korupsi kepada masyarakat agar tidak terjadi korupsi seperti korupsi impor daging sapi yang melibatkan pimpinan PKS.

You may also like

DON'T MISS