Rekomendasi ASN: Gubernur Anies Harus Kembalikan Posisi Pejabat Yang Dicopot


JAKARTA– Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersalah dalam perombakan struktur pejabat dalam lingkup lingkungan pemerintahan DKI Jakarta.

KASN menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

KASN pun mengeluarkan empat rekomendasi untuk dijalankan oleh Anies, termasuk mengembalikan posisi pejabat yang dicopotnya.

“Pertama, Gubernur DKI Jakarta agar segera mengembalikan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang diberhentikan melalui surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 tersebut kepada jabatan semula,” kata Ketua KASN Sofian Effendi, Jumat (22/7)

Kedua yaitu dalam hal terdapat bukti-bukti baru yang memperkuat adanya pelanggaran yang dilakukan para pejabat yang diberhentikan tersebut, komisi mengharap dapat disampaikan dalam waktu tidak lebih 30 hari kerja.

Ketiga, penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah satu tahun dalam suatu jabatan dan diberikan kesempatan selama enam bulan kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja.

Keempat, evaluasi penilaian hasil kinerja harus dibuat secara lengkap tertulis dalam bentuk Berita Acara Penilaian.

Jika Anies Baswedan tidak menjalankan rekomendasi KASN untuk mengembalikan posisi para pejabat tersebut maka KASN akan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Gubernur Anies Baswedan telah melakukan sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa dalam perombakan tersebut terdapat kepentingan politik tertentu.

Anies tidak profesional dan tidak capable dalam menjalankan tugas pokok sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Dengan sikap yang sangat arogan, Anies mencopot Walikota Jakarta Timur tanpa ada pelanggaran dan kesalahan yang berat hanya dengan menggunakan pesan teks di WhatsApp.

Komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno bahwa hal tersebut sudah sesuai birokrasi menunjukkan ketidakmampuan keduanya memimpin DKI sesuai dengan aturan berlaku.

Keduanya tidak mampu menjalankan amanah warga Jakarta dan memimpin sesuka mereka tanpa melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah, hanya untuk kepentingan pribadi. (AAMCF)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS