PTUN Tolak Gugatan Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia


JAKARTA – Sidang gugatan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas putusan pemerintah memasuki babak akhir. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam putusannya, majelis hakim menganggap SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai aturan. “Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana di ruang sidang utama PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Senin (7/5).

Majelis memaparkan gugatan tersebut ditolak karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila. “Banyak bukti yang menunjukkan upaya mengubah Pancasila,” ujar majelis hakim.

Usai pembacaan sidang, massa HTI langsung mengumandangkan takbir di ruang sidang.

Seperti diketahui, gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT tersebut didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. Dalam perkara ini, HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Isi gugatan HTI meminta PTUN Jakarta memutuskan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 19 Juli 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS