Pigai dan Eny Wijayanti Fitnah Pemerintah Soal Infrastruktur Papua


JAKARTA – Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai dan seorang warga bernama Eny Wijayanti menulis pernyataan provokatif mengenai pembangunan infrastruktur di Papua. Pigai dalam artikel berjudul “Pembohongan Publik Pembangunan Jalan Trans Papua” dan Eny dalam tulisan berjudul #SilahkanKlarifikasi #meLAWAN-HOAX mendeskritkan pemerintah.

Tulisan keduanya menyudutkan Presiden Joko Widodo karena mengatakan pembangunan hanya pencitraan. Pembangunan Papua menurut Pigai tidak terbukti karena banyak jalan di Papua dalam kondisi rusak. Ia juga belum pernah mengetahui Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua 2015-2019.

Pigai kemudian menyebut jika jalan yang berhasil dibangun hanya Wamena-Nduga sepanjang 231,27 kilometer. Selain itu Pigai mengaku dititipi sejumlah pertanyaan oleh warga, yaitu; 1). Tolong sampaikan ke Jokowi, mana grand design ruas jalan baru di Papua 2015-2019, 2) mengapa kontraktor utama yang bekerja di ruas jalan ini belum pernah ada putra Papua asli, 3) Markus Omaleng, pengusaha pertama suku Amungme di Timika bangkrut dan jatuh miskin karena Kementerian PUPR tidak pernah membayar dan menghargai hasil keringatnya yang membuka jalan baru sepanjang 10 km Trans Papua dari Timika-Enarotali, 4) Masyarakat juga bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Papua tidak pernah dipimpin oleh putra asli Papua, 5). Tolong tanyakan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menteri PUPR berapa nilai sogokan untuk menjadi Kepala Balai Papua sehingga putra Papua siap-siap untuk menyogok kalau isu itu benar, dsb nya.

Sementara itu, Eny mengatakan jika Jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 KM disebut dibangun sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie, dilanjutkan oleh Presiden Megawati, dan kemudian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyebut, Presiden Joko Widodo memang wajib melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua karena pembangunan bersifat berkesinambungan.

Eny lalu menyatakan Presiden Jokowi yang mengklaim pembangunan Trans Papua sebagai pencitraan.

Opini yang dibangun oleh Pigai dan Eny subyektif. Merujuk fakta, pembangunan infrastruktur di Papua memang proyek jangka panjang yang dimulai dari Presiden BJ Habibie. Namun, di jaman Presiden BJ Habibie tidak dilakukan secara sporadis. Justru di jaman Presiden Joko Widodo, pembangunan dilakukan secara masif sehingga di akhir 2017, jalan telah mencapai 4.158,29 KM. Hal itu terjadi karena visi Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia sentris, yaitu seluruh masyarakat Indonesia baik di timur dan barat merasakan pembangunan. Ini merupakan sejarah di Papua.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS