Pertemuan UAS Dengan Prabowo Langgar Aturan Karena UAS Berstatus PNS


Jakarta – Ustad Abdul Somad atau UAS telanh melanggar kode etik PNS karena bertemu dengan capres 02 Prabowo Subianto. hal tersebut dikarenakan UAS samapi dengan saat ini, UAS berstatus PNS.

Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB, Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ustad Abdul Somad atau UAS terkait pertemuan dengan Capres 02 Prabowo melanggar aturan netralitas PNS dan bertentangan dengan PP 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS. Sebagai PNS, UAS harusnya menahan diri.

“Itu sudah jelas melanggar aturan. Apalagi videonya sudah viral dan ditonton jutaan orang,” kata Bambang kepada JPNN, Jumat (12/4).

Dia menjelaskan, terlepas profesi UAS yang juga ulama, tetapi harus menjaga dirinya karena status PNS masih melekat. Berbeda bila UAS bukan PNS. Walaupun mendukung salah satu capres, tetapi sebaiknya jangan diutarakan apalagi sampai dipublikasikan.

Bambang mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memanggil UAS agar dimintai klarifikasinya. Bila terbukti bersalah ada sanksi yang akan diberlakukan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pertemuan UAS dengan Prabowo merupakan bentuk politik praktis.

“UAS sudah berpolitik praktis. Itu tidak boleh, kan beliau dosen PNS. Meski alasan cuti pun tetap tidak bisa,” kata Bima, Jumat (12/4).

Menurut Bima Haria, UAS telah melanggar SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, aturan mainnya sudah jelas. Jangankan bertemu, memberikan tanda like di Facebook saja tidak boleh.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, memberikan penjelasan terkait masalah pelanggaran netralitas PNS dan sanksinya.

PNS yang memberikan dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

KASN harus segera memanggil UAS dalam rangka klarifikasi apakah pertemuan dengan Prabowo tersebut terdapat unsur kesengajaan atau tidak, jika terdapat kesalahan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. UAS telah melanggar SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.

(ag/mcf)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS