Pernyataan Setnov Soal Puan Rawan Hoaks, Hendardi: Misleading Tak Perlu Ditanggapi


JAKARTA – Setya Novanto dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung turut menikmati korupsi e-KTP. Terkait hal itu, Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan pernyataan Setya Novanto adalah misleading sehingga tidak perlu ditanggapi berlebihan.

“Apalagi menimbulkan ketegangan baru antar partai politik,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (27/3).

Menurut Hendardi, secara normatif, apapun yang muncul dalam persidangan sebuah kasus, akan menjadi referensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengembangkan sebuah peristiwa hukum.

“Di tahun politik, wujud hoax bukan hanya berkonten SARA tetapi juga berbagai materi yang dapat menjatuhkan marwah atau integritas pribadi seseorang, partai politik, atau pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kontestasi politik,” ujarnya.

Ia menambahkan, ruang persidangan kasus korupsi dan kasus lainnya bisa jadi menjadi sumber informasi palsu yang bisa menimbulkan kegaduhan baru. Terhadap hoax dan hal-hal yang belum teruji kebenarannya sudah semestinya publik tidak mudah terbawa arus, apalagi menjelang Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019.

Seperti diketahui, Setya Novanto dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengatakan Puan Maharani dan Pramono Anung turut menikmati korupsi e-KTP.

Informasi pemberian uang kepada Pramono dan Puan itu, kata Setnov, didapat dari Direktur PT Delta Energy Made Oka Masagung dan koleganya Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Dari keterangan Oka, Setnov menyebut, Pramono dan Puan masing-masing diberi US$500 ribu.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS