Permasalahkan Status Ma’ruf, TKN Nilai Tim Hukum Prabowo Konyol


JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani meminta tim hukum paslon 02 membaca UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu terkait status calon wakil presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank berplat merah yang dipermasalahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Menurut Arsul, pasal itu mengharuskan seorang calon presiden atau wakil presiden membuat surat pernyataan pengunduran diri jika dirinya adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

“Tim Hukum Paslon 02 membaca dulu secara benar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Arsul dalam keterangannya, Selasa (11/6/2019).

Dia menegaskan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

“Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara,” ungkap Politisi PPP ini.

Menurut dia, Dewan Pengawas Syariah pada bank Syariah bukan karyawan, atau direksi, juga komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru tentang Ma’ruf Amin oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” tuturnya.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS