Pengamat: Prabowo Harus Beri Data Valid dan Kuat Jika Tuding Pilres Curang


JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai pernyataan pasangan Prabowo – Sandiaga yang menolak hasil pemilihan presiden 2019, menunjukan sikap mendua. Di satu sisi menolak hasil Pemilu, di saat yang sama terus mengikuti proses perhitungan suara di KPU. “Saksi mereka tetap dibiarkan ikut prosesnya tapi hasilnya sudah dinyatakan akan ditolak,” ujar Ray Rangkuti lewat keterangan tertulis pada Rabu, 15 Mei 2019.

Ia menganggap aneh sikap kubu Prabowo yang menolak hasil perhitungan ditolak tapi saksinya tetap dibiarkan ikut tahapan-tahapan penghitungan suara. Sejauh ini, ujar dia, belum terdengar protes yang keras dari saksi pasangan Prabowo – Sandiaga atas proses perhitungan suara bahkan di hampir setiap tahapan, baik di TPS, PPK dan hingga kini di KPU Nasional.

Rangkuti juga menilai unik kubu Prabowo yang hanya tidak percaya terhadap hasil pilpres. Hasil pileg sama sekali tidak diprotes dan tidak ada dugaan adanya kecurangan apalagi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal, penyelenggara pemilunya sama, dilakukan pada hari yang sama, dengan metode yang hampir sama. “Bagaimana penyelenggaran yang sama, di hari yang sama, dengan metode yang hampir sama tapi menghasilkan hasil yang berbeda?”

Rangkuti menyebut semua pihak berkepentingan mewujudkan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Karenanya, seluruh bentuk kecurangan atau pelanggaran pasti ditolak. Tapi kecurangan dan pelanggaran tidak bisa didasarkan atas asumsi. “Harus berdiri atas data yang solid dan kuat serta dapat dibuktikan.”

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding angkat bicara terkait penolakan hasil Pilpres 2019 oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Karding, tidak percaya hasil Pilpres artinya sama dengan tidak percaya hasil Pileg 2019.

“Kalau tidak mengakui hasil pilpres sebenarnya secara tidak langsung Pileg juga tidak diakui,” kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu (15/5).

Dia melanjutkan, kalau sudah tidak diakui artinya tidak pantas dan tidak patut dilantik anggota DPR RI. Hal itu, menurutnya, merupakan konsekuensi lanjutan jika mereka tetap menolak hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karding mengatakan, konsekuensi logis itu berlaku bagi Gerindra dan partai koalisi Adil dan Makmur lainnya. Dia menjelaskan, pada 2019 ini Indonesia menggelar Pemilu serentak Pilpres dan Pileg. “Jadi tidak mungkin yang curang hanya Pilpres, kalau asumsinya curang mestinya curang semua,” kata Karding lagi.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, KPU bisa saja merekomendasikan untuk tidak melantik mereka yang tidak mengakui hasil pemilu. Oleh karena itu, dia meminta, kubu 02 untuk menunggu hasil pemilu resmi yang diumumkan KPU pada 22 Mei nanti.

Dia menambahkan, kalau tidak puas dengan hasil pemilu silahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, semua itu merupakan jalur yang disediakan oleh UU bahkan UUD berkaitan dengan pemilu.

“Jadi sekali lagi, mudah-mudahanan itu hanya letupan emosi sesaat Prabowo saja bukan satu sikap politik yang permanen karena akan memberi dampak serius terutama bagi hasil Pileg,” katanya.

Sebelumnya, BPN menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh KPU. Penolakan itu disebabkan telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres kali ini.

BPN mengaku akan terus melawan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu. Atas dasar kecurangan itu, BPN menegaskan akan terus berjuang bersama rakyat.

Ketua Tim Kampanye Daerah Ma’ruf-Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengamini pernyataan Karding. Menurut Dedi, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra. Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS.

Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecmatan hingga tingkat kelurahan/desa. Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah,” kata Dedi, Rabu (15/5/2019).

Menurut Dedi, kalau yang ditolaknya hanya pemilihan presiden, sedangkan pemilihan legislatif diterima, maka itu disebut ambivalen, dan membingungkan. Dedi mengibaratkan pemilu itu seperti sambal. Bahan gula, cabai, garam dan terasi sudah diulek itu namanya sambal. Rasa terasi dan gula sudah tidak bisa dipilah. Jadi, kata dia, kalau dikatakan terasinya tidak enak, berarti itu sambal memang tidak enak.

“Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu,” kata Dedi. Dedi menyindir sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan. Bahkan, kata dia, mereka sudah mengakui terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa partanya di kabupaten atau kota ini mendapat sekian kursi, provinsi sekian kursi dan DPR RI meraih sekian kursi. Bahkan, menurut Dedi, sebagian dari mereka sudah ada yang menggelar syukuran.

“Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong,” kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Efek calon presiden Dedi mengatakan, dalam pemilu itu terdapat aspek logis, yakni calon presiden memiliki dampak elektoral terhadap partai pengusung. Misalnya, di daerah ketika Jokowi-Ma’ruf menang, maka suara PDI-P mengalami kemenangan.

“Itu sebelumnya sudah dipresdiksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan pilpres. Yang paling menikmati kan PDI-P dan PKB. Sementara Golkar hanya bisa bertahan. Dan, kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi dalam berpolitik,” katanya.

Lalu di daerah di mana Prabowo-Sandi menang, maka yang menikmati efek elektoralnya, yakni Gerindra, PKS, dan juga PAN. Setidaknya, PAN bisa lolos melampau ambang batas dalam Pemilu 2019.

“Dari situ sudah jelas bahwa aspek riset itu terbukti dalam fakta-fakta politik. Pak Prabowo memang dalam hitungan sampai hari ini tidak berhasil, tapi partainya mengalami peningkatan yang signfikan. Kan betul, setidaknya pencalonan Prabowo memberikan efek positif bagi Gerindra, dan PKS mampu memanfaatkannya. Misalnya di Jawa Barat, Gerindra menikmati kemenangan dari efek Prabowo,” kata mantan bupati Purwakarta dua periode itu.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS