Pemerintah Terus Berupaya Dongkrak Rupiah yang Melemah


JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo terus melakukan berbagai cara untuk mendongkrak nilai rupiah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengurangi impor. Kebijakan tersebut berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Melemahnya nilai rupiah kali ini juga berbeda dengan yang terjadi pada 1998. Saat ini, mata uang yang melemah juga dialami oleh banyak negara. Melemahnya Rupiah bukanlah yang terparah.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pelemahan nilai tukar Rupiah ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global. Pemerintah terus mencari cara untuk menangani masalah ini.

“Kami mohon maaf permintaan kedua, di mana pemerintah selalu menyampaikan kondisi negara lain, faktanya memang begitu,” kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan sejumlah faktor penyebab rupiah anjlok. Faktor tersebut diantaranya:

1. Karena suku bunga The Federal Reserve

Pimpinan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyatakan tetap menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap ekonomi AS yang sehat dan isyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga. Langkah itu akan tetap dilakukan meski Presiden AS Donald Trump kritik terhadap biaya pinjaman lebih tinggi.

The Fed mulai mengetatkan kebijakan moneter pada 2015 telah menaikkan suku bunga sebanyak dua kali pada 2018. Diperkirakan kenaikan suku bunga lagi pada September dan Desember.

Pihaknya percaya kalau kenaikan suku bunga secara bertahap ini tetap sesuai dengan kondisi ekonomi.

2. Cara atasi nilai rupiah anjlok dengan kurangi impor

Sri Mulyani menjelaskan, untuk melindungi fundamental ekonomi domestik, pemerintah telah mengambil beberapa keputusan yang cukup berani. Salah satunya adalah upaya menyelamatkan defisit neraca perdagangan dengan cara mengurangi impor agar Rupiah bisa kembali terdongkrak.

Adapun kebijakan tersebut berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor. Aturan akan segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Besok pagi akan lakukan penerbitan PMK dalam rangka atur impor barang konsumsi,” ujarnya.

Dia berharap dengan dikeluarkannya PMK tersebut dapat mengurangi celah antara impor dan ekspor yang saat ini cukup jauh.

3. Pemerintah meminta devisa hasil ekspor bawa pulang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para pengusaha untuk membawa pulang Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Tanah Air. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Direktur Statistik Bank Indonesia (BI), Tutuk Cahyono memgatakan bahwa aturan mengenai DHE sendiri sudah ada sejak lama.

Dia menjelaskan, DHE yang dibawa pulang ke Tanah Air akan sangat berpengaruh terbadap nilai tukar Rupiah yang saat ini masih terdepresiasi atau melemah. Setiap devisa yang masuk, bahkan devisa Utang Luar Negeri (ULN) bisa menenangkan fluktuasi Rupiah sebab bisa memenuhi supply current account deficit (CAD).

“Defisit kan harus dibaiayai, bisa dari ULN, DHE dan sebagainya. Inilah kita terus lakukan, pendekatan ke perusahaan,” ujarnya.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS