PDIP Tegaskan Jokowi Bagi Sembako dalam Kapasitas Tugas Pemerintah


JAKARTA – Pembagian kupon sembako oleh Presiden Joko Widodo kepada warga Sukabumi, Jawa Barat, dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Di dunia maya, sekelompok orang menyebut hal itu sebagai kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tudingan tidak berdasar itu. Menurut Hasto, Jokowi melakukan itu untuk menjalankan tugas pemerintah.

“Ya dalam konteks ini, Presiden kan juga menjalankan ideologi pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan bagian dari tugas sebagai kepala pemerintahan untuk menyatakan komitmennya kepada rakyat,” kata Hasto kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Hasto menyebut tindakan Presiden sudah seharusnya menjadi hal biasa karena rakyat itu memang sudah seharusnya mendapat bantuan dari kepala negara. Seperti yang tercantim dalam konstitusi negara, fakir miskin anak terlantar dibela negara.

“Yang juga mendapatkan sentuhan dan sesuai dengan karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang turun bersama dengan rakyat jadi itu hal biasa,” imbuh Hasto.

Hasto juga membantah pembagian sembako termasuk bagian Kampanye, Hasto menegaskan kalau itu bukanlah bagian dari straregi Pilpres 2019. “Kampanye kan belum, calon Wakil Presiden saja belum ditentukan,” tegas dia.

Sementara itu Partai Golkar menilai kupon pembagian sembako Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu dipersoalkan. Pasalnya, pembagian sembako di daerah Sukabumi, Jawa Barat, itu merupakan program bantuan presiden yang biasa dilakukan.

“Presiden membuat senang rakyat kecil masak tidak boleh,” kata Wasekjen Golkar Sarmuji, Selasa (10/4).

Untuk itu menurut Sarmuji, tak tepat apabila pembagian sembako itu dikaitkan dengan kampanye pencapresan Jokowi di Pilpres 2019. Sebab, pendaftaran Pilpres 2019 baru resmi dilaksanakan pada Agustus mendatang.

“Apalagi pembagian sembako dilakukan hanya sebagai buah tangan kunjungan, bukan dilakukan secara masif sebagaimana layaknya program kampanye yang terstruktur,” ujarnya.

Ia menambahkan, KPU tak perlu turun tangan soal kejadian ini. Menurut Sarmuji, KPU bisa ikut campur terkait bagi-bagi sembako ini apabila Jokowi melakukannya setelah resmi terdaftar sebagai capres di Pilpres 2019.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menegaskan bantuan yang diberikan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya bukan bersifat kampanye. Bantuan presiden sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

“Sebelum pemerintahan ini juga sudah seperti itu, dulu warnanya gini, sekarang warnanya gini,” jelas Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/4).

Sedangkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengklaim pihaknya hanya membantu pembagian kupon sembilan bahan pokok (sembako) Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Sukabumi, Jawa Barat pada akhir pekan lalu.

Setyo mengatakan, bantuan tersebut diberikan lantaran pihak kepresidenan tidak sempat membagikan sembako dalam kunjungan tersebut.

Jenderal bintang dua itu pun menjelaskan pembagian sembako pun dilakukan lewat Polsek Sukabumi demi alasan keamanan. Menurutnya, pembagian sembako tersebut harus harus disampaikan tepat ke masyarakat sehingga perlu bantuan aparat dalam menjaga keamanan.

“Dari segi keamanan lebih baik dibagikan diawasi oleh TNI-Polri untuk sampai pada sasaran, jadi hanya mengamankan saja tidak masalah,” ujarnya.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS