PDI-P Tolak Syarat Rekonsiliasi Ala Amien Rais


JAKARTA, TERJITU – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak syarat rekonsiliasi Amien Rais yang meminta jatah kursi 55 persen untuk koalisi dan 45 persen untuk oposisi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan,  hal tersebut karena tidak ada penjatahan menteri di pemerintahan Jokowi dan merupakan hak prerogatif Presiden.

“Tidak ada jatah-jatahan kursi di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tegas Hasto Kristiyanto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Hasto menyebut, partai politik pendukung berkedudukan sebagai pengusul sosok yang diperlukan presiden untuk menjabat posisi menteri. Sedangkan, kewenangan untuk mengambil menteri ada di tangan presiden, bukan partai politik.

Menteri haruslah figur yang berjuang demi kepentingan masyarakat, bukan kelompoknya.

“Presiden punya kewenangan untuk memilih siapa yang pas karena menteri bukan petinggi biasa, menteri seorang yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri harus sosok negarawan, bukan yang berjuang demi kepentingan kelompoknya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Hasto tak sependapat dengan pemikiran Amien Rais soal syarat rekonsiliasi agar oposisi bisa bergabung dengan pemerintah.

“Tentu saja (tidak setuju) kita tidak bicara berapa persentasenya, kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi,” ungkapnya.

Amien Rais mengajukan syarat rekonsiliasi yang sangat tidak realistis. Selain itu, Amien Rais sebenarnya tidak berhak mengusulkan syarat apapun karena dirinya bukan pemimpin partai.

Syarat rekonsiliasi ala Amien Rais bertujuan untuk melanggengkan kepentingan politik kubu 02. Amien Rais telah merusak niatan baik dari rekonsiliasi dengan menetapkan syarat yang tidak masuk akal. (kania/mcf)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS