Pakar HTN: Perppu Bukan Solusi Penyelesaian Polemik KPK


MANADO – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara, menggelar Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Jalan Berliku Undang-Undang KPK”.

Dalam kesempatan tersebut, Dosen HTN Univ. Sam Ratulangi Manado, Edwin Moniaga SH.MH., mengatakan bahwa Perppu bukan solusi utama dalam penyelesaian polemik UU KPK.

“Sebagai warga Indonesia yang taat asas dan hukum, biarkan saja dulu Undang-Undang ini bergulir, ketika UU ini jalan dan dilihat bahwa ada kejanggalan maka silahkan tempuh jalur yang konstitusional yaitu Judicial Review,” ujar Edwin dalam Diskusi Publik  yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara.

Diskusi bertemakan “Jalan Berliku Undang-Undang KPK”, dilaksanakan di Cafe What’s Up Megamas Manado, Kamis (17/10/2019).

Selain itu, menurut akademisi hukum tata negara Unsrat ini, salah satu hal yang di persoalkan dalam revisi UU KPK yaitu adanya dewan pengawas KPK.

“Dengan adanya dewan pengawas ini sebenarnya merupakan bagian dari “check and balance”, sehingga jangan sampai keluar dari tujuan pembentukan lembaga ini, jika sampai terjadi “out of control” maka kekuasaan sulit untuk dibendung,” ucap Edwin.

Sementara itu, pengamat politik Sulawesi Utara, Dr Ferry Liando SIP MSi mengungkakan, dirinya akan mengambil langkah yang sama jika dirinya berada di posisi Presiden Jokowi.

“Jika saya dan kalian berada di posisi seperti yang Pak Jokowi hadapi saat ini, pasti akan mengambil langkah seperti yang pak Jokowi lakukan saat ini,” kata Ferry.

Menurut Liando, sebaik atau sebagus apapun UU KPK yang akan dibuat tidak akan mampu mencegah terjadinya korupsi tetapi terlebih dahulu harus memiliki kesadaran dari diri sendiri tentang efek negatif dari korupsi ini yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh setiap orang.

Tokoh pemuda Sulawesi Utara, Hizkia R. Sembel menyebut,  mahasiswa dianggap merupakan kaum yang terpelajar dan bergerak secara intelektual. Jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Mahasiswa harus mengetahui proses dan isi revisi UU KPK agar persepsi yang didapat tidak berbeda-beda. Terkait polemik revisi UU KPK, mahasiswa harus mengetahui proses dan isinya dari hulu ke hilir, jangan informasinya hanya setengah-setengah sehingga dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda.

Perdebatan terkait menerima atau menolak pasal-pasal kontroversi di UU KPK terbaru harus dihentikan karena UU tersebut telah disahkan dan lebih mengedepankan langkah konstitutsional apabila revisi UU KPK dianggap melemahkan KPK.

“Yang dipikirkan saat ini bahwa langkah konstitusional apa yang akan kita ambil apabila revisi UU KPK ini dianggap melemahkan KPK. Selain Perppu, masih ada langkah konstitusi yang dapat diambil yaitu legislatif review ataupun judicial review. Kita tinggal melihat dan menguji langkah mana yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, langkah itulah yang dapat kita tempuh,” kata Hizkia yang juga merupakan pimpinan salah satu organ cipayung di Sulawesi Utara ini.

Terselenggaranya diskusi publik ini pun disambut baik oleh Tommy Tompolumiu selaku Plt. Ketua BEM Unsrat.

Menurut Tommy, dengan adanya diskusi publik ini dapat memberikan pemahaman-pemahaman dan cara pandang yang berbeda bagi mahasiswa serta dapat menjawab keresahan-keresahan yang dirasakan sejak terjadinya polemik revisi UU KPK ini.

“Kedepannya kami mahasiswa Unsrat akan terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah, dengan tujuan utamanya yaitu kebaikan dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia,” tutup Tommy.

Diskusi publik ini dimoderatori oleh Combyan Lombongbitung, SIP (Ketua BEM Unsrat periode 2015-2017) dan dihadiri oleh pengurus BEM/Ormawa di Unsrat, pengurus BEM Kampus-kampus di Manado, organ cipayung, wartawan dan masyarakat umum. (ren/mcf)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS