Ormasnya Sudah Dilarang, Buletin HTI Masih Beredar di Jombang


JAKARTA – Pemerintah resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19 Juli 2017). Pencabutan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Namun, setelah enam bulan pembubaran tersebut, tidak disangka HTI masih aktif dalam bentuk media, yaitu buletin. Setidaknya hal itu dijumpai di Jombang, Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang didapat, buletin HTI ini bernama ‘Kaffah’ yang terbit setiap hari Jumat. Buletin tersebut dibagi-bagikan oleh sekelompok orang kepada para jamaah, usai melaksanakan ibadah shalat Jumat. Menurut informasi yang santer, buletin tersebut adalah buletin HTI dengan nama Al-Islam yang diubah menjadi Kaffah.

Pemandangan pembagian buletin terlihat di depan masjid Baitul Mukminin Alun-alun Jombang, Jumat (16/2/2018). Usai melaksanakan shalat Jumat, dua orang dengan memegang lembaran buletin tersebut, lebih awal turun dari masjid. Selanjutnya, mereka berdua membagi-bagikan buletin itu kepada sejumlah jamaah. Setelah mayoritas mereka (jamaah) turun dari masjid.
Tak Paham

Salah seorang jamaah Jumat, Arif mengatakan, penyebaran buletin dakwah Kaffah itu sudah cukup lama berjalan di masjid tersebut. Bahkan, setiap hari Jumat sudah bisa dipastikan ada beberapa orang yang menyebarkannya di depan masjid kepada sejumlah jamaah shalat Jumat.

“Sudah agak lama kok buletin ini menyebar di masjid ini. Tapi hanya setiap hari Jumat,””katanya.

Disinggung terkait kabar atas dugaan buletin dakwah Kaffah itu milik HTI, dirinya tak menampik akan informasi tersebut. “Ya, menurut informasi yang beredar memang begitu (milik HTI-red). Tapi orang-orang tidak paham semua soal informasi itu,”” jelasnya.

Pada edisi Jumat, (16/2/2018), dalam keterangan yang ada di buletin, buletin ini sudah masuk pada edisi 027. Sementara artikel (berita-red) di halaman utamanya mengangkat tema Melegalkan Khamr, Mengundang Dharar. Kemudian pada halaman akhir ditutup dengan hikmah.

Jika buletin ini benar merupakan milik HTI, maka ormas ini tidak menghormati keputusan pemerintah yang telah resmi membubarkannya. Untuk masyarakat haris lebih waspada terhadap penyebaran buletin tersebut karena berpotensi menggiring pemikiran pembacanya untuk mendukung penerapan konsep khilafah yang jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS