Notaris Badan Hukum Tagar 2019PrabowoPre Siden Tipu Sistem


JAKARTA – Notaris badan hukum perkumpulan tagar 2019PrabowoPre Siden melakukan siasat licik dalam pengesahan di Kemenkum HAM. Hal ini berawal dari beredarnya surat keputusan Menkum HAM Nomor AHU-0010834.AH.01.07.TAHUN 2018. Di kop surat, tertulis ‘PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN’.

“Memberikan pengesahan badan hukum PERKUMPULAN TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN,” demikian bunyi surat bertanggal 3 September 2018 tersebut.

Menkum HAM Yasonna Laoly lalu angkat bicara soal surat keputusan itu. Yasonna menjelaskan notaris yang mendaftarkan perkumpulan tersebut menggunakan siasat dengan cara nakal. Caranya menggunakan spasi pada kata ‘Presiden’.

“Notaris yang mendaftarkan perkumpulan itu agak nakal. Dia menyiasati dengan mendaftarkan PERKUMPULANTAGAR2019PRABOWOPRESI DEN atau #2019PrabowoPresi den. Untuk menyiasati sistem, dibuat spasi antara kata ‘Presi’ dan ‘den’,” jelas Yasonna dalam keterangan tertulis, Senin (10/9/2018).

Apa yang dilakukan notaris tersebut melanggar aturan. Sesuai pasal 59 ayat 1 UU 16/2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disebut dengan tegas melarang nama instansi Pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan. Suatu perkumpulan seharusnya tidak bisa memakai kata ‘presiden’. Dengan demikian, perkumpulan yang terdaftar adalah 2019PrabowoPre siden (dengan disertai spasi). Sementara itu, 2019PrabowoPresiden (tanpa spasi) tidak terdaftar.

Hal ini menegaskan pendukung Prabowo yang tidak mentaati aturan dan bermain celah untuk mengejar eksistensi tagar sebagai mesin politik jelang pilpres 2019.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, #2019PrabowoPresiden tidak benar terdaftar di Kemenkumham. Surat bernomor AHU-0010834.AH.01.07.TAHUN 2018 itu sebagai penyiasatan. Sebab, badan hukum tersebut didaftarkan menggunakan nama tagar prabowo presi (spasi) den.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS