MUI Tak Netral, Bela Prabowo dan Salahkan Lembaga Survei


JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin tidak netral dalam menyikapi kondisi setelah Pilpres. Dalam tausiyah kebangsaan untuk menyikapi proses pascapenyelenggaraan Pemilu serentak 2019, Din meminta agar proses hitung cepat atau quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei untuk ditiadakan ke depannya.

Mereka menilai quick count lebih berpotensi menimbulkan akibat buruk daripada kebaikan. “Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan. Akhir-akhir ini, segera setelah mengetahui quick count, rakyat beruforia merayakan kemenangan,” kata Din di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Pimpinan MUI Abdullah Jaidi, Sekjen MUI Anwar Abbas, Wakil Sekjen MUI Zaitun Rasmin, Ketua Komisi Luar Negeri MUI Muhyidin Junaidi, Sekjen Ijmi Jakfar Habsah, hingga Ketum BKMT Syifa Fauziah.

Ia menilai, hasil yang belum pasti yang diumumkan itu menimbulkan perasaan skeptis hingga sinisme di tengah masyarakat. Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta hingga Jawa Tengah sebagai bukti nyata terjadinya hal seperti itu.

“Pada tataran itulah kami melihat apalagi menyampaikan sesuatu yang belum pasti, jauh dari pasti, dan ada lembaga resmi untuk itu. Maka sebaiknya ditiadakan, khusus sekarang ini dihentikan,” tegasnya.

“Karena selama ini kan sudah muncul skeptisme, keraguan, bahkan sinisme terhadap lembaga survei. Itu seharusnya dihayati, direspons jauh sebelum pencoblosan, karena ada pengalaman masa lalu di Pilkada DKI, Pilkada Jabar, Jateng, jadi pada posisi itu kami,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa hal itu dalam ajaran agama Islam masuk dalam kategori fasik.

“Ini dalam kategori dalam agama Islam masuk kategori fasik. Dan jika ada berita, itu harus ditabayunkan. Berita apa? Yang menimbulkan mudarat, walaupun benar, kalau tidak tepat untuk disampaikan, itu secara Islam tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Kendati meminta untuk ditiadakan, namun MUI menilai tidak perlu sampai mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan quick count. Apa yang mereka lakukan, hanya sebatas pesan sebagai lembaga moral.

“Enggak perlu, enggak usah sampai ke situ (mengharamkan quick count). Sudahlah ini pesan moral saja,” ujarnya.

Pernyataan Din membuat kontroversi dan polemik baru dengan mengkritik lemabaga survei dan quick countnya serta meminta quick count ditiadakan kedepannya dengan alasan akan memicu akibat buruk serta skeptis hingga sinisme di masyarakat sehingga masuk kategori fasik dalam ajaran Islam.

Sikap Din menujukkan keberpihakkannya kepada Prabowo-Sandi. Karena Prabowo kalah, lantas Din menyerang lembaga survei dan hasil quick countnya, padahal quick count diperbolehkan dan ada dasar hukumnya. Din dalam hal ini tidak menunjukkan netralitasnya dan upaya menenangkan umat, bahkan justru memperkeruh situasi.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS