Minta Presiden Intervensi KPU, Said Didu Provolatif


JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu memprovokais masyarakat dengan mengatakan pemilihan umum 2019 sarat dengan kecurangan yang terstruktur.

“Pemilu 2019 kecurangan terstruktur, sistematik dan masif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan perhitungan suara,” ujar Said Didu di Jakarta, Minggu malam 21 April 2019.

Dengan kondisi yang semacam ini, Said Didu meminta Presiden Joko Widodo bertanggungjawab terhadap persoalan pesta demokrasi Pemilu 2019 di negeri ini.

“Presiden yang tanggung jawab, diam seribu bahasa sejak dari awal,” ujarnya.

Ia juga menuding banyak surat suara yang tidak dikirim di seluruh Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum. “Saya baca 6,7 juta suara tidak terkirim. kartu suara tidak terkirim kepada hak suara. kalau tidak terkirim, maka siapa yang mencoblos,?” katanya.

Atas pernyataannya ini, Said Didu yang berusaha mencatut Presiden dalam Proses Pemilu. Padahal yang bertanggung jawab terhadap Pemilu adalah KPU, yang memilih Komisioner KPU adalah DPR secara langsung. KPU juga bukan dibawah Presiden, sehingga bilamana terdapat kecurangan harusnya diadukan ke Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi dengan aturan alur yang sudah jelas. Keikutsertaan Presiden untuk mengintervensi hanya akan menimbulkan abuse of power, dan hal tersebut yang diharapkan oleh Said Didu. Campur tangan kekuasaan juga akan menimbulkan kecacatan dalam demokrasi. Karena semua sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing

Dengan demikian, Said Didu yang tak hanya ingin menjebak Presiden namun juga memprovokasi rakyat. Meminta rakyat untuk tidak diam, padahal jika diamati kecurangan yang terjadi bukan kecurangan vertical namun kecurangan horizontal antar kepentingan.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS