Mendalami Eksploitasi Agama Kubu Paslon 02


Oleh : Dedy Sunandar*

Dalil – dalil agama, kutipan ayat suci dan ajaran agama dimainkan untuk membujuk masyarakat agar kelak memilih pasangan capres dan parpol tertentu. Surga dan neraka mereka jadikan narasi untuk membenci pasangan capres maupun partai politik tertentu. Bahkan adapula dikotomi partai setan, partai pembela dan partai penista.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga telah menggelar kampanye akbar pada Minggu, 7 April 2019 lalu. Bahkan kampanye ini juga telah digaungkan jauh hari sebelumnya. Bahkan Imam Besar Ormas Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab juga turut menghimbau pendukung Prabowo – Sandi agar berbondong – bondong ke SUGBK. Namun, kampanye tersebut disayangkan oleh beberapa pihak karena dikemas dengan kegiatan agama.

Pengamat politik Karyono Wibowo menyesalkan ajakan mengikuti kampanye dikemas dengan kegiatan keagamaan. Sebab, kegiatan di SUGBK merupakan kegiatan politik, sehingga kemasan agama dalam kampanye akbar tersebut dinilai sebagai eksploitasi agama.

“Mereka memang selalu memakai politik identitas. Padahal, kegiatan agama tidak seharusnya dicampur – aduk dengan kegiatan keagamaan,” tutur Karyono.

Dirinya berpendapat bahwa semestinya paslon nomor 02 tidak menggunakan narasi agama dalam kontestasi Pilpres 2019. Akan lebih baik, jika mereka memaparkan program – program selama 5 tahun kedepan bila terpilih nanti.

“Ya, sangat disayangkan. Kubu 02 mangabaikan politik edukasi buat masyarakat. Mereka lebih banyak menjual agama untuk kepentingan politik,” terangnya.

Meski keyakinan dan praktik agama Prabowo tidak terlalu jelas dan menimbulkan pertanyaan, cara-cara kampanye yang dilakukannya telah memanfaatkan sentimen keagamaan yang sangat berbahaya dan beresiko memecah belah bangsa dan umat beragama. Cara tersebut ternyata telah digunakan secara konsisten sejak dirinya menjadi capres pada pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa, kemudian berlanjut pada Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres saat ini.

Banyak pendukung Prabowo berasal dari kelompok Islam Fundamentalis, Kelompok anti demokrasi, dan golongan yang ingin menerapkan sistem negara khilafah, serta kelompok takfiri yang mudah mengkafirkan kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan alirannya. Cara berpolitik kubu 02 tentu berbanding terbalik dengan kubu 01. Menurut Gus Syauqi, Kubu 01 selalu berusaha menyampaikan program dan gagasan serta tidak mengumbar hasutan ataupun provokasi.

“Memang harus dipisahkan, kegiatan keagamaan dengan kegiatan politik. Kalau konteksnya politik, ya kegiatannya bernuansa program kerja,” Gus Syauqi.

Ketua Umum PPP juga sempat mengatakan bahwa Prabowo memiliki track record dalam urusan eksploitasi kata ulama. Misalnya menggunakan ijtima ulama untuk melegitimasi pencalonannya dalam pilpres, padahal rekomendasi ijtima ulama itu tidak pernah dilakukan.

“Prabowo juga menggunakan panggung Reuni 212 untuk tujuan politik,” ujar Rommy.

Dirinya tidak mempermasalahkan berlangsungnya aksi 212 yang kala itu bertujuan untuk menjebloskan Ahok ke dalam penjara pada tahun 2016 lalu. Namun pada momen 212 itu dijadikanlah reuni pada setiap tahunnya dengan tujuan politis, tentu gerakan tersebut patut dipertanyakan. Apakah murni gerakan membela agama atau gerakan politis.

Dalam rekam jejaknya, Prabowo yang sering mengeksploitasi kata ulama tersebut malah justru menunjukkan bahwa dirinya telah menunggangi agama sebagai kendaraan politiknya. Padahal dirinya tidak pernah dekat dengan lingkungan ulama dan santri.

Dirinya juga meyakini, bahwa kalangan ulama dan santru yang selama ini dekat dengan ulama akan memilih pasangan Jokowi – Ma’ruf. Sebab mereka mengetahui bahwa kebijakan Presiden Jokowi selama ini berpihak pada santri dan ulama.

Selain itu janji yang diungkapkan Prabowo – Sandi untuk menurunkan tarif dasar listrik dinilai sebagai janji populis namun tidak realistis. Karena keputusan untuk menurunkan atau tidak menurunkan tarif dasar listrik sangatlah bergantung dari harga minyak global dan kurs rupiah.

Terlepas dari siapapun presidennya, penurunan tarif dasar listrik tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan PLN sebagai badan usaha yang mendapat penugasan. Janji yang digaungkan paslon nomor 02 tersebut dinilai tidak realistis karena jika penurunan tarif dasar listrik dipaksakan, maka konsekuensinya adalah meningkatnya beban anggaran subsidi dalam APBN. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan keruntuhan sistem ekonomi yang prudent, dan dapat menyeret Indonesia ke dalam krisis ekonomi baru.

*Penulis adalah Pengamat Masalah Politik

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS