Melawan Lupa Peristiwa Penculikan Aktivis Di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto


Jakarta – Kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa menimpa para aktivis, pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

Buletin KontraS edisi Melawan Lupa, menyoroti kasus penculikan 1998 dimana Prabowo terlibat didalamnya sebagai pelaku penghilangan paksa aktivis 1997-1998 melalui operasi tim mawar.

Kontras adalah sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan pada 20 Maret 1998 dan diinisiasi oleh sejumlah aktivis prodemokrasi dari berbagai latar belakang di Indonesia. Salah satu kasus yang diadvokasi KontraS adalah kasus Penculikan dan penghilangan paksa 23 aktivis pada tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut, 9 orang aktivis berhasil dikembalikan hidup-hidup, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 13 orang masih hilang hingga saat ini.

Tim Mawar merupakan sebuah tim yang dibentuk dibawah Grup IV Komando Pasukan Khusus [KOPASSUS], berdasarkan perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal
[Danjen] Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto. Perintah tersebut diberikan kepada Komandan Grup 42, Kopassus, Kolonel Chairawan, yang selanjutnya dilanjutkan kepada Komandan Batalyon 42, Mayor Bambang Kristiono. Kebijakan dan praktik penghilangan paksa, dilanjutkan pada kepemimpinan Mayjen. TNI. Muchdi Pr dimana penculikan tetap berlangsung. [Sumber Laporan Tim Ad Hoc KPP HAM Yang Berat PPOSP 1997-1998 Hal. 301]

Prabowo Subianto Selaku Danjen Kopassus pada waktu itu (Desember 1995 hingga 20 Maret 1998) bertanggungjawab atau setidak-tidaknya patut mengetahui terjadinya peristiwa pernghilangan orang secara paksa terhadap setidak-tidaknya yang dilakukan oleh Tim Mawar. Adapun keterlibatan dari yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain dalam bentuk pemberian perintah kepada pelaksana operasi yang kemudian membentuk Tim Mawar atau setidak-tidaknya mengetahui dan membiarkan terjadinya tindakan penculikan dan penahanan di Poskotis Cijantung yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah kendali yang efektif dari yang bersangkutan.

Dengan demikian, Prabowo seharusnya bertanggungjawab selaku pemberi perintah dan mengetahui serta membiarkan terjadinya penculikan yang dilakukan oleh pasukan dibawah kendalinya.

Namun, Prabowo dengan seenaknya lari dari tanggungjawab dalam kasus tersebut, dan kini dengan berbangga hati mencalonkan kembali sebagai Presiden. Dapat dipastikan jika dirinya terpilih, kasus ini akan semakin menguap dan tak terselesaikan. (ZNMCF)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS