Mahfud Pastikan Pemerintah Berupaya Penuhi Kebutuhan HAM Warga Negara


JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pemerintah punya banyak tugas menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.

“Yang sekarang dari pemerintah ke rakyat itu tidak ada. Yang mana coba? Kalau dulu banyak, sekarang enggak ada,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Mahfud menyebut yang terjadi saat ini kejahatan antarwarga. Dia menuturkan dalam terminologi hukum kejahatan yang dilakukan masyarakat bukan pelanggaran HAM melainkan tindakan kriminal.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengakui pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan negara menjadi tugas besar pemerintah. Ia mengakui kasus HAM masa lalu belum tuntas sampai hari ini.

“Itu lah yang saya anggap pelanggaran HAM terstruktur dari atas. Yang ini mau diselesaikan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang sisa-sisa lalu masih ada 12. Yang sekarang yang baru-baru, kan enggak ada,” ujar dia.

Mahfud memastikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan HAM warga negara. Pemerintah menyediakan pendidikan, kesejahteraan hingga infrastruktur.

“Nah itu kan dulu enggak dipikirkan, sekarang banyak. Sehingga kalau bicara HAM jangan soal tindakan kekerasan fisik apalagi dari negara terhadap rakyat. Kalau sekarang dari rakyat ke rakyat itu kriminal,” kata dia.

You may also like

DON'T MISS