Komnas HAM dan Kejagung Sepakat Bahas Kasus Dugaan Pelanggaran HAM


JAKARTA – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersepakat dengan Kejaksaan Agung untuk membahas lebih detail terkait 13 kasus dugaan pelanggaran HAM. Termasuk mengenai opsi penyelesaian lewat pengadilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Hal tersebut dikatakannya usai pertemuan antara Komnas HAM, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/12).

“Substansi 13 kasus nanti dibahas satu-satu dicari solusinya,” ujar Ahmad di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, dia berkata Mahfud menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM. Dia berkata Jokowi meminta Komnas HAM dan Kejagung bersinergi menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM.

Namun, Mahfud MD enggan membeberkan hasil pertemuan itu. “Ya biasa saja. Kan tidak semua harus dibuka ya,” ujar dia, yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud juga enggan berkomentar soal adanya pembahasan mengenai penyelesain kasus pelanggaran HAM, apakah melalui UU Pengadilan HAM atau Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dia mengatakan UU KKR masih dalam tahap usulan di parlemen agar masuk dalam Prolegnas.

Tak berbeda, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga memilih bungkam soal isi pertemuan dengan dengan Mahfud dan Ahmad. Dia mengaku hanya berbincang.

Diketahui, nasib sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu tak jelas penyelesaiannya. Misalnya, kasus penculikan aktivis 1997/1998, Tragedi Trisakti. Berkas kasus-kasus itu bolak-balik tak tentu arah di antara dua institusi yang punya kewenangan memproses kasus HAM, Komnas HAM dan Kejagung. *


Like it? Share with your friends!

0

You may also like

DON'T MISS