Kemendagri: Parpol Harus Beri Penjelasan Jika Sandiaga ‘Balik’ Duduki Wagub DKI


JAKARTA – Wakil Ketua DPD Partai Gerindra, Syarif menyebut isu Sandiaga Salahuddin Uno tidak akan kembali ke Balai Kota sebagai Wakil Gubernur merupakan dagelan tak berkelas. Pasalnya, menurut dia, Sandi bakal berkantor di sebelah Balai Kota, alias di kantor Wakil Presiden sebagai Wapres RI.

“Itu dagelan nggak berkelas, sudah membingkaikan (framing) Sandi akan kembali jadi Wagub, tapi justru akan ke sebelah Balai Kota di kantor Wapres,” kata dia di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Berbekal keyakinan kemenangan ini, pasangan Prabowo-Sandiaga sudah melakukan syukuran dan doa kemenangan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat 19 April kemarin dan mengklaim memperoleh 62 persen suara.

“Berdasarkan hasil form C1 pasangan Prabowo-Sandi unggul dengan meraih 56 persen suara,” kata dia.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan tak masalah jika Sandiaga Uno ingin kembali menduduki kembali kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Hanya, tindakan itu dinilai tak etis.

“Tidak ada aturan yang melarang, tapi itu sangat tidak etis,” kata Akmal saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 18 April 2019.

Akmal menjelaskan seluruh proses pemilihan calon wakil gubernur harus dibatalkan jika Sandiaga memang ingin kembali ke Balai Kota. Dua nama cawagub yang telah diusung harus ditarik. Partai politik pengusung pun harus menyiapkan argumentasi yang jelas terkait keputusan itu. Karena, masyarakat pasti akan mempertanyakan keputusan itu.

“Publik pasti bertanya itu,” kata dia.

Akmal menegaskan nasib Sandiaga ada di tangan partai pengusung. Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera harus sepakat mengembalikan kursi yang ditinggalkan Sandiaga. “Itu hak di partai pengusung. Pastinya diulang (prosesnya) di partai pengusung lagi. Diusulkan lagi dua nama,” ujar dia.

Sudah hampir delapan bulan wagub DKI Jakarta belum juga diputuskan. Panitia khusus terkait pemilihan wagub mendek di meja DPRD DKI. Akmal menyebut tidak ada batasan waktu untuk menentukan calon pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kembali dilanjutkan usai pemilu. Terdapat aturan dalam pencalonan wakil gubernur, yaitu Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei, Joko Widodo-Ma’ruf Amin diprediksi memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi-Ma’ruf meraih 54 persen suara, sedangkan rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 45 persen. Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan hasil hitung cepat hanya bisa dijadikan sebuah referensi. KPU akan mengumumkan resmi hasil perhitungan suara yang sah pada 22 Mei 2019

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS