Kasus Wahyu Setiawan, Pakar Hukum: Keterlibatam Harun Pribadi Tak Berkorelasi Parpol


JAKARTA – Pakar hukum pidana dari Universitas Lambung Mangkurat (Unilam) Banjarmasin, Abby F’Attul, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cermat dalam melakukan upaya paksa lanjutan dalam operasi tangkap tangan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Menurut Abby, perbuatan dan pernyataan Wahyu Setiawan menegaskan bahwa tindak pidana suap itu merupakan tanggung jawabnya pribadi, bukan KPU sebagai lembaga. Demikian pula terhadap politikus PDIP Harun Masiku yang diduga sebagai penyuap.

Ia menyebut, keterlibatan Harun dalam suap ini juga pribadi yang tidak ada korelasinya dengan partai politik. Karena itu, penggeledahan sebagai tindakan upaya paksa lanjutan tetap harus dilakukan KPK, namun tidak boleh asal.

”Upaya penggeledahan maupun penyitaan agar tidak meluas tanpa arah, tapi limitatif terhadap objek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut,” kata Abby, Senin (13/1/2020).

Dengan kata lain, kata dia, objek geledah sebaiknya terbatas pada tempat secara individual dari Wahyu maupun Harun, bukan objek kelembagaan seperti KPU dan parpol.

”Ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang KPK dalam pelaksanaan upaya paksa dan terjadinya praperadilan. Jadi, upaya paksa itu tetap tetap berbasis pada regulasi dan norma-norma negara hukum,” ujarnya.

Wahyu Setiawan ditangkap KPK di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu lalu. Wahyu diduga menerima suap Rp400 juta dari Harun Masiku terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

Selain mereka, dua orang lain yang juga ditetapkan tersangka yakni orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

You may also like

DON'T MISS