Istana Sebut Pembatalan Mutasi Perwira Internal TNI


Wakil Presiden Jusuf Kalla | Foto: Antara

JAKARTA – Pembatalan mutasi 16 perwira TNI oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto masih menyisakan polemik. Bahkan, Pengamat Militer Salim Said mengatakan keputusan Hadi menganulir keputusan Panglima Gatot Nurmantyo bukan inisiatif pribadi mantan Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) tersebut.

Salim menilai, keputusan Hadi yang mendadak dan kontroversial itu menjadi tanda tanya besar. Menurutnya, Hadi bukan tipe orang yang berani mengambil keputusan berefek besar.

Salim mengaku sudah melakukan sejumlah komunikasi dengan beberapa perwira tinggi dan petinggi politik atas keputusan panglima TNI tersebut. Pada akhirnya ia berkesimpulan jika pembatalan merupakan petunjuk dari atasan panglima TNI, yaitu Presiden

“Ini petunjuk dan perintah dari atasannya, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Pertanyannya kenapa presiden beri perintah pembatalan? Padahal kan Jenderal Gatot masih aktif. Kalau ada apa-apa kan mestinya dari awal peringatkan Gatot dong. Makanya saya yakin ini ada unsur politis,” kata Salim, Kamis (21/12).

Pernyataan Salim tersebut dibantah pihak Istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menutup Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di JCC, Senayan, mengatakan, mutasi di jajaran TNI merupakan internal TNI.
Kalla yakin, keputusan Marsekal Hadi Tjahjanto tidak akan membuat gaduh atau mengganggu soliditas TNI. Kalla menilai, prajurit TNI memiliki disiplin yang tinggi dan tunduk pada perintah atasan.

Sementara itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan mutasi 16 perwira diambil berlandaskan sejumlah pertimbangan kebutuhan organisasi, profesionalitas, dan merit system guna menghadapi pelbagai tugas yang semakin kompleks.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 yang dikeluarkan Jenderal Gatot pada 4 Desember 2017 tertera 85 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) dari TNI-D, TNI-AL, dan TNI-AU yang mengalami pergeseran jabatan.

Namun, sesuai SK Panglima TNI No Kep/982.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017, mutasi ke-12 pati dan 4 pamen itu dibatalkan. Di antara yang dibatalkan ialah pergantian jabatan Pangkostrad dari Letjen Edy Rahmayadi ke Asisten Operasi KSAD Mayjen Sudirman. Edy diganti dalam rangka pensiun dini karena hendak berlaga di Pilgub Sumatra Utara 2018.

“Pertama, saya harus mengamanahkan tugas sebagai Panglima TNI. Untuk itu, saya selalu mengevaluasi secara terus-menerus, berkesinambungan terhadap sumber daya manusia TNI untuk memenuhi organisasi di TNI dan menghadapi tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks,” kata Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Jawa Barat.

Alasan kedua pembatalan mutasi tersebut, pengisian jabatan harus dilakukan sesuai kebutuhan organisasi yang berlandaskan kebutuhan organisasi, profesionalitas, dan merit system. Alasan ketiga, TNI memiliki petunjuk administrasi yang baku mulai dari satuan bawah. Petunjuk teknis yang baku itu tidak mengenal like and dislike.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS