Indonesia Profesional Tangani Kasus Papua


JAKARTA – Pada 9 Oktober 2019, media postcourier.com.png mempublikasikan artikel berjudul Indonesia must probe riots deaths: Human Rights Watch (Indonesia harus mengusut kematian akibat kerusuhan: Human Rights Watch). Artikel ini menulis Human Rights Watch/ Lembaga HAM, meminta Indonesia menginvestigasi kasus kerusuhan di Papua yang menyebabkan banyak korban meninggal.

Artikel ini juga menyebut kekerasan dipicu naiknya tensi antara penduduk asli papua dengan warga pendatang. Direktur Asia, Brad Adams menyebut, sulit untuk mengetahui secara pasti situasi di Papua karena tidak satupun jurnalis yang diizinkan ke wilayah tersebut untuk mewawancarai saksi.

Tudingan dalam artikel tidak benar sama sekali. Indonesia tidak perlu desakan dari pihak luar untuk mengusut kerusuhan di Papua. Pasalnya, pemerintah komitmen menegakkan keadilan dan HAM bagi setiap WNI termasuk Papua sebagai bagian dari NKRI.

Terkait larangan jurnalis masuk ke wilayah Papua dengan pertimbangan pemerintah RI ingin isu Papua tidak dijadikan hal yang dapat memecah belah Indonesia mengingat besarnya keinginan oknum tertentu memisahkan Papua dari NKRI. Sikap Pemerintah RI tidak mengijinkan jurnalis masuk ke Papua merupakan kebijakan biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan karena negara manapun tidak ingin ada isu-isu yang berkembang tidak sesuai fakta sebab ditemukan banyak informasi menyimpang di luar negeri tentang Papua.

Pemerintah RI telah bekerja profesional mengusut kasus kematian akibat kerusuhan di Papua dan berkomitmen menindak siapa saja yang melanggar hukum, termasuk jika terindikasi ada kelalaian dari aparat keamanan bahkan pemerintah mengijinkan Komnas HAM RI untuk menelaah dan berkomentar terkait kasus di Papua.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS