Hati-hati, HTI Berkongsi dengan PBB di Pemilu 2019 untuk Bangun Khilafah


JAKARTA – Pemerintah telah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertolak belakang dengan Pancasila. Namun, pasca pembubaran tersebut, HTI ternyata masih hidup di masyarakat.

Bahkan HTI menyatakan siap mengikuti Pemilu 2019. HTI menggalang dukungan dan memberi suara massanya ke Partai Bulan Bintang (PBB). Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, sudah ada pembicaraan antara kader HTI dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait keikutsertaan di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

“Ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tentu sudah ada kesepahaman kedua belah pihak antara HTI dan PBB,” kata Ismail, Rabu (14/3).

Konyolnya lagi, menurut Ismail, kesepakatan antara HTI dan partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu fokus tentang agenda untuk memperjuangkan aspirasi umat dan tegaknya syariat Islam di pemilu 2019 nanti.

Ismail menuturkan pemahaman soal demokrasi yang dianut PBB dan HTI sudah sejalan. Ismail juga mengatakan jika masuknya kader HTI ke partai politik dan parlemen tidak bertentangan dengan sistem khilafah yang mereka usung.

Ismail kemudian memberi pernyataan profokatif. Ia menyebut rezim Joko Widodo harus segera diganti. Ia mengatakan, tidak akan memilih pemimpin yang anti ulama, mendukung pembubaran ormas Islam, kriminalisasi terhadap ulama, dan mendukung penista Alquran dan Islam.

Pernyataan Ismail ini semakin menjelaskan HTI yang memang anti Pancasila. Manuver untuk menegakkan khilafah di Indonesia tidak pernah berhenti. HTI yang didukung PBB menyatakan siap menjadi oposisi dan akan menampung HTI sebagai kader partai.

Dukungannya kepada PBB menunjukkan bahwa HTI tidak menghormati putusan pemerintah yang telah menyatakan bahwa khilafah dilarang di Indonesia. Kesepakatan HTI dan PBB untuk menegakkan syariah Islam di Indonesia merupakan sebuah pengkhianatan besar dari PBB sebagai partai politik yang seharusnya memiliki landasan sesuai dengan dasar dan ideologi bangsa.

Kondisi ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk dapat membubarkan PBB karena identik dengan HTI yang menolak Pancasila. Jika tidak dibubarkan, PBB dan HTI akan menjadi duri dalam daging karena terus berupaya mendirikan sistem ketatanegaraan yang bertentangan dengan konsensus final seluruh masyarakat Indonesia, bahkan menggaungkan untuk mengganti kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS