Guru Besar Australia Protes Keras: Saya Tidak Pernah Katakan Jokowi Otoriter Seperti Klaim Tim Prabowo


JAKARTA, TERJITU– Sekali lagi, tindakan kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuat geram para pakar dan ahli, bahkan hingga keluar negeri.

Kelakukan Prabowo Subianto diprotes dan dibongkar oleh Guru Besar Hukum University of Melbourne, Australia, Tim Lindsey, karena tim hukum BPN telah menggunakan artikelnya di luar konteks sehingga tidak bisa menjadi referensi bagi argument di sidang sengketa Pilpres 2019.

Sebelumnya dalam artikel milik Profesor tersebut membahas terkait kesulitan politik Jokowi yang dihadapi pada tahun 2017. Lindsey menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengatakan bahwa Jokowi otoriter seperti yang diklaim oleh tim hukum Prabowo – Sandi.

“Artikel yang saya tulis membahas soal kesulitan politik yang dihadapi Jokowi pada tahun 2017. Saya tidak pernah mengatakan Jokowi otoriter seperti klaim tim hukum Prabowo. Saya juga tidak pernah sebutkan ada kecurangan dalam pemilu,” kata Tim Lindsey, Sabtu (15/6).

Ia menjelaskan artikelnya tentang Jokowi itu ditulis pada tahun 2017.  Selain itu, tim hukum Prabowo tidak meminta izin untuk mengutip artikelnya.

“Mereka tidak pernah membicarakannya dengan saya dan tidak pernah meminta izin menggunakan artikel saya. Saya tidak ada urusannya dengan kasus yang dihadapi Prabowo,” ujarnya.

Tindakan tim Prabowo-Sandi tergolong dalam kategori penipuan dan atau pemalsuan, karena selain tidak sesuai konteks sekaligus dipelintir dengan mengubah dan menambah dari bentuk aslinya.

Seperti biasa, BPNpun berkemungkinan akan kembali melakukan strategi cuci tangan terkait permasalahan ini seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya. Prabowo yang sebelumnya dieluk-elukan, bisa jadi sejurus kemudian dilupakan gara-gara salah langkah namun terlanjur basah karena sudah merambah menjadi buah bibir.

Berikut protes keras lengkap Tim Lindsey yang dikirim via email ke detikcom, Sabtu (15/6/2019):

My article was NOT written about these elections. It was written in 2017.

Prabowo’s legal team included a quote from my article in their petition that was (1) clearly taken out of context, (2) contained emphasis (bolding, underlining etc) that was NOT in the original, and (3) does NOT support the argument they say it supports.

In my article, I was simply discussing the political predicament Jokowi was facing in 2017. I did NOT say in the article that Jokowi was authoritarian, as Prabowo’s legal team claim, and I did NOT say there would be fraud in the elections.

Prabowo’s legal team did NOT discuss their use of my article with me, and they did NOT seek my agreement or approval. I had nothing to do with the preparation of Prabowo’s case. 

Jokowi’s legal team have reviewed my article. They announced publicly through Arsul Sani, a member of Jokowi’s team, that the article does not say the things Prabowo’s team claim that it says. They agree that I have been misquoted/misrepresented by Prabowo’s Legal Team.

Best wishes,
Tim Lindsey

(aki/mcf)

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS