Gak Paham Ekonomi tapi Nyinyir! Prabowo Sebut Ekonomi Pemerintah Buruk


JAKARTA – Sepertinya tiada waktu yang dilewati Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk tidak nyinyir terhadap pemerintah. Ia selalu menuding pemerintah dengan hal buruk tanpa melihat kerja keras yang dilakukan pemerintah.

Kali ini, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyinggung soal ekonomi yang dianut oleh pemerintah. Hal itu dikatakan Prabowo sela jamuan makan pagi di Hotel Tugu Lestari, Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/5).

Mantan menantu Presiden Soeharto ini mengatakan ekonomi Indonesia saat ini adalah sebuah kebodohan. “Ini bukan ekonomi neoliberalisme, ini lebih buruk lagi, ini ekonomi kebodohan,” kata dia.

Tak hanya itu, mantan Danjen Kopassus itu juga menyatakan bahwa ekonomi Pancasila juga telah dirusak ekonomi neolib. Menurutnya, Indonesia memiliki segalanya untuk diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ia menuduh, sumber daya alam itu dikelola oleh pihak asing.

Apa yang dikatakan Prabowo sangat tidak relevan. Aapalgi ia hanya orang awam perekonomian. Pemerintah secara jelas telah melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk mengelola ekonomi bangsa. Hal itu dapat diketahui dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan capaian pembangunan infrastruktur secara masif oleh pemerintah Jokowi.

Strategi ekonomi yang diterapkan pemerintah dengan negara lain merupakan bentuk kerja sama bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan.

Saat ini dunia telah mengalami perkembangan teknologi dan industri di mana perkembangan dalam satu negara tidak dapat berdiri sendiri namun membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya. Justru ekonomi ‘pintar’ versi Prabowo akan membuat Indonesia teralienasi sehingga masyarakat akan ‘kelaparan di lumbung padi’, pembangunan tidak merata, dan Indonesia akan sangat tertinggal dibandingkan dengan negara lain
Prabowo selalu menuding pemerintah tanpa bukti.

Padahal, Prabowo sendiri dalam mengelola perusahaannya sehingga karyawannya menderita dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak karena hak-haknya tidak diberikan.

Prabowo juga disinyalir melakukan politik transaksional dalam partainya yang menunjukkan pola ekonomi kapitalis. Apakah hal seperti ini yang menjadi penerapan program ekonomi pintar? Prabowo tidak perlu memberikan kritik keras terhadap pemerintah atas satu bidang yang tidak mampu dikuasainya.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS