FPI Cari Panggung Dibalik Isu Kasus Korupsi


JAKARTA – Kelompok 212 dan FPI lagi-lagi mencari masalah. Mereka memojokkan pemerintah dengan mendompleng isu kasus korupsi.

Kelompok ini menyerukan umat menggelar unjuk rasa secara besar-besar dikeluarkan Pengurus pusat Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Mereka secara menggelar demo dengan nama Aksi 212, Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI dan akan digelar secara besar-besaran pada Jumat, 21 Februari 2020. Demo dilakukan untuk mencermati perkembangan penanganan kasus-kasus mega korupsi puluhan triliun rupiah. Selain telah merugikan negara, kasus ini telah menyengsarakan rakyat.

Selain itu, salah satu kasus lain yang disoroti adalah soal kaburnya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku. Hampir satu bulan tersangka penyuap Wahyu Setiawan itu menghilang.

Saat OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan, pada 8 Januari 2020, KPK sempat melacak keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Keberadaan Harun Masiku yang masih misterius sampai saat ini, dituding kalau yang bersangkutan memiliki kaitan dengan kasus korupsi besar yang lain.

Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam, Munarman mejelaskan, aksi 212 berantas korupsi dilakukan karena kejahatan ini telah masuk dalam ranah politik dan terkait dengan sirkulasi kekuasaan yang sangat strategis dalam pengelolaan negara.

“Kalau untuk mendapatkan jabatan politik dilakukan dengan korupsi, penyelenggara pemilu yang merupakan institusi yang seharusnya menjamin integritas lembaganya dan orang yang akan masuk menjadi pengelola negara sudah dengan cara-cara koruptif,” kata Munarman, Rabu, 5 Februari 2020.

Karena itu, kejahatan korupsi para politisi dan melibatkan orang-orang dalam lingkaran kekuasaan akan mengancam eksistensi NKRI. Menurut Munarman, Pancasila sudah diinjak-injak oleh para bandit politik dan oknum KPU.

“Maka rakyat harus bereaksi keras terhadap kejahatan yang menghancurkan NKRI dan melecehkan Pancasila tersebut,” katanya.

“Kita tahu, para pejabat publik yang diberi amanah untuk menyejahterakan rakyat, justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku mega korupsi lainnya. Apa yang terjadi pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku, menunjukkan secara terang benderang persengkokolan jahat tersebut,” begitu bunyi seruan bersama yang ditanda tangani Ketua FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slamet Maarif.

Selain skandal KPU-Harun Masiku, mereka juga menyoroti sejumlah kasus mega korupsi yang hingga kini tidak jelas penanganannya antara lain, kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan negara Rp13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian Rp10 triliun.

Jelas sekali kelompok 212 dan FPI mencari panggung baru dengan bersembunyi dibalik isu korupsi, padahal sebagian besar masyarakat sudah jenuh dan muak dengan kelompok 212 dan FPI.

Seharusnya kelompok 212 mengawasi kinerja Anies Baswedan karena banyak program Pemprov DKI di era Anies Baswedan tidak sesuai dengan Pemerintah Pusat dan menghambur-hamburkan anggaran daerah bahkan kinerja Anies sudah merusak Monas.

You may also like

DON'T MISS