Ekonomi Era Jokowi Melemah, Kata Siapa?


Jakarta – Meski dilanda berbagai isu akan carut marutnya perekonomian di Indonesia, pemerintah tetap terus berupaya untuk memperbaiki sektor ekonomi dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah upaya pemerintah dalam menyederhanakan  regulasi dan menyediakan platform perizinan usaha yang efisien dan mudah. Hal ini dimaksudkan agar investasi semakin tumbuh di Indonesia.

Regulasi tersebut ternyata mendapat tanggapan positif dari Moody’s Fitch and Standard Poor yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara Layak Investasi di Tahun 2018, dimana S&P terakhir kali memberikan status layak investasi di tahun 1992. Hal tersebut merupakan dampak positif dari pemerintah yang terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal IV-2018 sebesar 5,18 persen. Lebih tinggi dibanding triwulan III-2018 yang sebesar 5,17 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year on year di triwulan IV-2018 tumbuh 5,18 persen,” Ujar kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS.

Pertumbuhan tersebut merupakan capaian yang cukup baik. Sebab, pada tahun 2018, gejolak ekonomi cukup mengganggu laju pertumbuhan sejumlah negara berkembang.

Pengamat ekonomi Rhenald Kasali melihat ada perubahan pola perekonomian di Indonesia. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat bisa dirasakan dari bawah. Di tahun 2018 merupakan angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM. Daya saing pelaku UMKM diharapkan mengalami peningkatan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal.

Dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya kebijakan tersebut tentu akan memberikan semangat UMKM untuk berkembang. Untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan kredit / pembiayaan dari Lembaga Keuangan, Pemerintah melalui Mentri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR tahun 2018 dari semula 9% efektif per tahun menjadi sebesar 7% Bunga efektif per tahun.

Adapun plafon KUR khusus, ditetapkan sebesar Rp 25 Juta – Rp 500 Juta untuk setiap individu anggota kelompok. Nantinya komite kebijakan akan menetapkan besaran plafon KUR tahun 2018 bagi setiap penyalur KUR, dengan mempertimbangkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bukan seperti di masa lalu yang dari atas, lewat konglomerat dan sebagainya, Tapi lebih pada ekonomi pedesaan, UMKM. Bahwa yang disebut dengan unicorn itu adalah orkestrasi ekonomi dengan cara baru, sehingga partisipasi rakyat bisa tertampung” ujar Rhenald.

Rhenald mengatakan bahwa saat ini mata dunia sedang menyorot Indonesia, hal tersebut disebabkan secara ekonomi, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dirinya juga mengatakan bahwa pemilu serentak pada April 2019 nanti harus menjadi ajang yang dinikmati semua kalangan. Pemilu 2019, sebaiknya tidak menjadi kampanye yang saling menyakiti. Tapi justru sebaliknya, kampanye atau pesta demokrasi 2019 harus menumbuhkan kepercayaan terkait kebangkitan ekonomi Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan tol, bandara, serta pelabuhan dalam skala kecil, sedang maupun besar. Selain itu Jokowi juga memiliki concern terhadap pengembangan desa, dimana ada ratusan ribu kilometer jalan desa dan tambahan pasar desa hingga infrastruktur dasar di bidang perdagangan dan kesehatan seperti posyandu. Dalam menghadapi revolusi Industri 4.0, Presiden Jokowi memiliki keberpihakan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini didasari bahwa salah satu kekayaan negara adalah kekayaan akan ilmu pengetahuan, menguatnya Indonesia di sektor ekonomi tentu harus berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia yang terdidik. BPS mencatat Jumlah anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan, dari 60.066 di tahun 2016 turun menjadi 32.127 pada tahun 2018.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait PIP Program Indonesia Pintar, dimana dengan program tersebut, masyarakat yang berasal dari kalangan tidak mampu dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Hal ini tentu menandakan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang visioner dalam memajukan Indonesia di sektor ekonomi.

 

Oleh : Lintang Mahardika,  Pengamat Masalah Ekonomi

 

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS