Busyro Tuding Terorisme Dibiarkan untuk Kepentingan Proyek


JAKARTA – Sebuah artikel provokatif beredar. Artikel yang dimuat oleh muslimdaily.net ini mengutip pernyataan Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqaddas mengenai gerakan teroris.

Anehnya, Busyro yang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seakan menyalahkan negara atas peristiwa ini. Ia menyebut gerakan terorisme di Indonesia merupakan unsur pembiaran dan kesengajaan. Ia menuding, pola-pola gerakan radikalisme saat ini cenderung sama dengan gerakan radikalisme di era orde baru.

“Ini sistemik,” katanya.

Ungkapan tendensius dikatakan Busyro yang menyatakan kasus teroris merupakan kepentingan proyek. Di balik isu terorisme terdapat proyek internasional atau proyek negara tertentu yang tidak menginginkan Indonesia stabil secara ekonomi.

“Memecah belah sehingga sektor ekonomi dikuasai asing. Lihat saja perusahaan raksasa multinasional, kasus Freeport, ini lagu lama,” ujarnya.

Konyolnya, Busyro mensinyalir gerakan radikal ini dibuat oleh aparat intelijen negara dengan tujuan mendepolitisasi peran umat Islam. Pada 1997, Busyro mengaku dirinya bersama sejumlah aktivis HAM melakukan penelitian terkait gerakan radikal di Indonesia. Ia menemukan adanya indikasi keterlibatan pemerintah dalam gerakan radikalisme di Indonesia.

“Kami temukan data premier di mana bahwa yang berperan melakukan radikalisasi kala itu, terutama era orde baru justru negara, kami sebut state terorism. Pelakunya intelijen liar,” kata dia.

Gerakan yang dimaksud adalah gerkan pengacau keamanan (GPK), Liqo, kelompok ekstrem yang terkoordinir dalam gerakan Komando Jihad. Ia mengatakan, gerakan tersebut dipelihara hingga saat ini.

Tudingan Busyro ini tidak berdasar, cenderung sesat dan menggiring masyarakat untuk bersikap kontra dengan pemerintah. Ini merupakan khas gerakan kelompok oposisi yang sengaja dilakukan untuk menggiring masyarakat untuk menyalahkan pemerintah terhadap terjadinya teror di sejumlah lokasi belakangan ini.

Menanggapi isu teroris, masyarakat harus berhati-hati dan bersatu. Pernyataan provokatif dan memecah belah dengan menuding pemerintah di balik terorisme justru membantu tujuan kelompok teroris. Saat ini banyak sekali pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa menggunakan isu dan sentimen agama.

Pemerintah sebaiknya bertindak tegas dengan para penyebar fitnah dan hasutan kepada masyarakat sesuai dengan aturan atau UU yang berlaku.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS