BEM RI Nilai Gerakan Mendesak Presiden Keluarkan Perppu KPK Tak Miliki Dasar Hukum


JAKARTA – BEM RI menyebut gerakan gerakan mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPPU tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Yang mana syarat- syarat dari diterbitkannya PERPPU belum terpenuhi.

Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang Udang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah penganti undang-undang. (Psl.22 ayat 1). Adapun dijelaskan juga dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 4 “Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.

Yang harus dipahami disini adalah frasa yang menyebutkan “kegentingan yang memaksa”. Menurut BEM RI, Presiden tidak Perlu menerbitkankan PERPPU KPK karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang dan fakta negara dalam proses pembangunan yang baik baik saja tidak ada fakta yang genting/atau negara diujung tanduk.

Olehnya itu, dalam hal polemik akan Pengesahan Revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak perlu diperbesar besarkan apalagi sampai mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPPU. Kalau memang ada pihak-

pihak yang merasa keberatan akan Pengesahan Revisi UU KPK tersebut, maka alangka eloknya menempuh jalan konstitusional yaitu judicial review di Mahkamah Konstitusi sehinggah warwah hukum Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan apapun itu.

Untuk itu, Badan Esekutif Mahasiswa Republik Indonesia dengan tegas menyatakan:

1. Kami Meminta Kepada presiden untuk tidak menerbitkam PERPU KPK yang belum memenuhi syratat konstitusional.

2. Kami menolak dipermainkamnya marwah hukum indonesia oleh sekelompok gerakan gerakan yang medesak presideb menertibkan PERPPU KPK

3.Kami Menghimbau kepada kelompok kelompok yang keberatan akan pengesahan revisi UU KPK AGar menempuh jalur konstitusional yakni Judisial Review

4. kami Yang Tergabung Dalam BEM RI mendukung Penuh UU KPK

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS