Amien Rais Tunggangi Kasus Jiwasraya untuk Propaganda


JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais membuat pernyataan yang menyudutkan pemerintah. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan warisan masalah yang lebih besar pada pemerintahan di masa yang akan datang.

Hal tersebut dikatakan terkait beberpa peristiwa belakangan ini. Menurut dia, permasalahan Jiwasraya adalah kasus besar, begitu juga dengan kasus Asabri yang perlu diselesaikan segera.

“Bagi saya, kasus Jiwasraya dan Asabri itu luar biasa. Saya mengharap supaya tahun 2024 supaya jangan sampai lebih parah lagi. Karena saya tahu merusak itu mudah, membangun itu luar biasa sulitnya,” tegasnyad Rais saat Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III DPW PAN Jatim di Hotel Shangri La Surabaya, Minggu (12/1/2020).

Amien menambahkan agar Jokowi tidak meninggalkan masa jabatannya dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

“Jangan sampai Pak Jokowi meninggalkan kursi presiden dengan keadaan lebih buruk. Nanti kasihan yang akan meneruskan. Itu pikiran orang beriman. Jadi saya nggak mendoakan tapi mengharapkan lain loh ya. Ini harapan manusia. Kalau bisa 2024 nanti itu tidak terulang sehingga nanti yang akan maju lebih enak,” tutup dia.

Pernyataan Amien ini tentu tidak terbukti. Justru pemerintah berkomitmen akan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Langkah itu diambil meskipun akan membutuhkan proses yang cukup panjang.

“Intinya apa? Pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab tidak melarikan diri (dari penyelesaian Jiwasraya). Proses itu berjalan satu hingga empat tahun, lalu ada skema-skema yang lain yang kita lakukan,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Tangerang, pada Minggu (1/5/2020).

Oknum Jiwasaraya Akan Ditindak

Lebih lanjut ia menegaskan, pihaknya akan melakukan penindakan terhadap oknum yang merugikan Jiwasraya. “Yang jelas ada kepastian akan ada cashflow yang bergulir karena tidak boleh setop. Yang kita setop adalah oknum-oknum yang merampok Jiwasraya,” imbuhnya.

Diungkapkan Erick Thohir, solusi yang akan ditempuh yakni mempercepat holding asuransi untuk menyehatkan perusahaan sehingga nasabah yang menjadi korban Jiwasraya akan mendapatkan kembali haknya secara bertahap.

“Langkah pertama kita membentuk holdingisasi untuk Jiwasraya. Di mana holdingisasi untuk Jiwasraya akan ada cash flow Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun sehingga nasabah-nasabah unya kepastian,” kata Erick.

Utang Jiwasraya

Diketahui saat ini Jiwasraya tengah menanggung utang hingga Rp 49,6 triliun sedangkan aset yang dimiliki per kuartal III 2019 hanya berkisar Rp25,6 triliun. Dengan begitu, masih ada kerugian yang harus ditanggung sebesar Rp13,74.

Saat ini, Erick Thohir bekerja sama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tengah memastikan nasabah Jiwasraya bakal mendapatkan haknya.

“Tentu kalau hukum bukan di wilayah saya dan Bu Sri Mulyani. Saya dan Bu Sri Mulyani memastikan nasabah dapat kepastian dari pada yang sudah seharusnya diterima,” pungkasnya.

Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian kasus Jiwasraya kepada publik. PSI, kata pria yang biasa Uki, percaya pemerintah bisa menuntaskan kasus Jiwasraya dengan baik.

“Kami percaya bahwa pemerintah pada saat ini tengah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Biarkan menteri keuangan dan menteri BUMN bekerja untuk solusi dari sisi korporasi,” ujar Uki dalam keterangannya, Minggu (29/12/2019).

PSI, kata Uki juga mendukung langkah hukum yang telah diambil kejaksaan. Dia berharap publik membiarkan Jaksa Agung bekerja secara profesional dan transparan untuk solusi dari sisi penegakkan hukum.

“Terus kejar kemungkinan aliran dana ke personal dan institusional. Penjarakan yang bermasalah,” tandas dia.

Namun menurut Uki, publik juga berhak mengetahui langkah-langkah yang akan diambil beserta tenggat waktunya. “Pemerintah mesti menjelaskan langkah-langkah apa saja yang diambil beserta tenggat waktunya. Jadi, kerjanya berdasarkan timeline, ada deadline-nya. Publik berhak tahu itu semua,” ungkap dia.

Uki menegaskan tenggat waktu penyelesaian kasus ini diperlukan agar kerja pemerintah terukur. “Jangan sampai bekerja tanpa target yang jelas karena ada banyak sekali nasabah yang menanti kejelasan nasib kasus ini,” pungkas Uki.

Berdasarkan data terakhir, kerugian nasabah dalam kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya diperkirakan mencapai Rp 40-50 triliun. Kasus ini telah menyita perhatian publik nasional seminggu terakhir.

Sebelumnya, Uki juga telah menjelaskan posisi PSI yang mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk membenahi Jiwasraya.

“PSI memberikan dukungan penuh kepada Pak Menteri untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya, memperbaiki managementnya sampai memperkarakannya pada ranah pidana bila ditemukan aliran dana haram kepada semua pihak yang terlibat. Ini pakem sikap terang benderang PSI yang tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya,” tegas Uki.

You may also like

DON'T MISS