Akademisi: HTI Harus Jantan Anut Khilafah Bukan Selingkuh dengan Demokrasi


JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (7/5) mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Atas putusan tersebut, HTI mengajukan banding.

Akademisi Nadirsyah Hosen mengkritisi sikap yang diambil HTI dalam mengajukan banding. Menurut Nadirsyah yang merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum di Universitas di Australia ini, banding HTI bertolak belakang dengan Pasal 83 UUD Khilafah.

“Aneh banget. Kenapa? Pasal 83 UUD Khilafah yang ditaati HTI jelas-jelas mengatakan, “Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi),”” kata Nadirsyah.

Ia menambahkan, jika kemudian HTI menyatakan banding maka hal itu tidak sesuai dengan doktrin dan ajaran mereka yang tidak mengakui sistem banding dalam peradilan. Dengan demikian, kata Nadirsyah, HTI seperti menjilat ludah sendiri.

Nadirsyah juga menyebut sejak awal HTI mempraktikkan taktik kepalsuan dan kepura-puraan. Hal itu dibuktikan dengan HTI yang mengusung sistem khilafah, anti Pancasila, anti UUD 1945, dan anti demokrasi. Namun saat dibubarkan malah menggugat ke pengadilan yang notabene atas dasar UUD 1945.

Ia mengungkapkan, seharusnya bila HTI benar-benar atas sistem khilafah, saat Ismail Yusanto mengajukan penolakan pembubaran ke pengadilan, anggota HTI marah. Pasalnya, dengan mengajukan ke pengadilan artinya mereka mempercayakan nasib ke pengadilan. Padahal selama ini mereka anggap sistem demokrasi sistem kafir dan thogut.

“Pimpinan HTI bisa rusak aqidahnya karena percaya dan mengikuti sistem peradilan berdasarkan demokrasi. Sudah rusak aqidah, kalah lagi!” ujarnya.

Nadirsyah menyatakan, seharusnya pimpinan HTI sejak awal bersikap jantan dengan mengakui mereka akan mengganti UUD 1945 dan Pancasila. Bila sudah melalui proses sidang, seharusnya pimpinan HTI tegas menerima pembubaran sebagai risiko perjuangan, dan tegas menyatakan menolak mengikuti sistem peradilan yang menurut mereka sesat.

“Itu baru konsisten dan konsekuen. Bukannya malah berlindung di balik argumen hukum buatan parlemen dan peradilan sistem Pancasila

,” tutur dia.

Nadirsyah melanjutkan, jika HTI mau menerima UUD 1945 dan Pancasila, HTI dipersilakan berubah jadi parpol resmi dan bertarung di Pemilu. Ia kemudian membandingkan PKS dan HTI. HTI jika akan ikut sistem pemilu dan demokrasi, bertarung secara jantan di pemilu.

“Ditolaknya gugatan HTI oleh PTUN adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai, yang memahami Islam dan fiqh siyasah dengan benar, serta kemenangan para pejuang yang menjaga NKRI dengan darah dan airmata,” tutupnya.


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

DON'T MISS